Pembangunan Gedung DPR di IKN Mulai 2025

20 Maret 2024 15:03 WIB

Narasi TV

Titik nol Ibu Kota Negara Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Sumber: ANTARA.

Penulis: Nuha Khairunnisa

Editor: Margareth Ratih. F

Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Bambang Susanto membeberkan rencana pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Ibu Kota Negara (IKN). Menurut Bambang, gedung DPR akan mulai dibangun pada tahun depan. 

Bambang menyebut pembangunan gedung DPR di IKN masih berada di tahap pembicaraan dan desain bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

“Sedang dibicarakan dan didesain oleh teman-teman dari PUPR. Kalau dijadwal kalau tidak salah di tahun depan 2025,” kata Bambang saat dijumpai di Kompleks DPR RI, Senin (18/3/2024). 

Bambang menyebut pihaknya mengusulkan agar tiga unsur kenegaraan yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif dibuat lengkap di IKN untuk menunjang fungsi IKN sebagai ibu kota yang menyeluruh. 

"Ya kita lihat nanti kan itu semuanya kan kita ingin agar ada kesatuan. Kapan dari trias politika di sana, yudikatifnya ada, legislatifnya ada, eksekutifnya ada sehingga memang di sana itu berfungsi sebagai buku kota yang menyeluruh," sambungnya. 

Usul gedung DPR dibangun terakhir

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Wahyu Sanjaya mengusulkan agar gedung DPR menjadi bangunan lembaga publik yang dibangun paling terakhir di IKN. 

Menurutnya, DPR perlu memberikan prioritas pembangunan IKN kepada pemerintah sehingga pembangunan gedung DPR baru dilakukan setelah seluruh gedung pemerintahan dibangun. 

“Kalau perlu yang paling pojok dan paling kecil pun tidak masalah, tetapi terakhir sekali saja itu," kata Wahyu sebagaimana dilansir dari Antara, Senin (18/3/2024).

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan 30 lembaga di luar kementerian atau lembaga untuk menetap sementara di Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sembari menunggu pemindahan Ibu Kota Negara. Lembaga yang dimaksud antara lain DPR, DPD, KPK dan LPSK. 

Sebagai informasi, pengerjaan infrastruktur IKN saat ini terbagi ke dalam dua tahapan. Tahap 1 terdiri dari 40 paket senilai hampir Rp25 triliun, sedangkan tahap 2 terdiri dari 49 paket senilai Rp43 triliun. Pembangunan gedung DPR diketahui belum termasuk ke dalam kedua paket tersebut. 

NARASI ACADEMY

TERPOPULER

KOMENTAR