Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, menetapkan anggaran persiapan Pemilu 2024 yang akan dicairkan pada tahun 2023 ini mencapai Rp22 triliun. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata.
"Untuk 2023, anggaran pemilu totalnya sekitar Rp22 triliun," kata Isa Rachmatarwata, dikutip dari CNNIndonesia.com.
Anggaran tersebut dibagi ke dalam beberapa lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak Rp13,95 triliun, Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu) sebanyak Rp5,53 triliun, dan di 12 KL lain sebesar Rp2,57 triliun.
Anggaran tersebut lebih banyak dari yang disampaikan Sri Mulyani dalam keterangan pers Sidang Kabinet Paripurna pada hari Senin, 16 Januari 2023 lalu.
Dalam keterangan tersebut, Sri Mulyani menyebutkan bahwa Kemenkeu menyiapkan anggaran sebesar Rp 21,86 triliun untuk Pemilu 2024.
Sebagai informasi, pemerintah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rp 3.061 triliun.
Selain untuk Pemilu 2024, anggaran tersebut juga dialokasikan untuk infrastruktur hingga ketahanan pangan.
Mengingat bahwa perekonomian Indonesia harus tetap dijaga dari guncangan kenaikan harga, inflasi, maupun pelemahan ekonomi dari negara lain.
Sebelumnya, pada April 2022 lalu, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden terkait anggaran dana untuk Pemilu 2024.
Dalam kesempatan tersebut, anggaran Pemilu 2024 disebutkan sebanyak Rp110,4 triliun dengan rincian Rp76,6 triliun untuk KPU dan Rp33,8 triliun untuk Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).
Rincian dana Pemilu 2024
KPU dan DPR RI menyetujui anggaran Pemilu 2024 sebesar 76,6 triliun yang akan dicairkan sejak tahun 2022 hingga 2024 nanti.
Pada tahun 2022, dana yang cair sebesar Rp8,061 triliun. Kemudian di tahun 2023 akan dicairkan Rp23,8 triliun. Dan di tahap terakhir tahun 2024 akan dicairkan dana sebesar Rp44,7 triliun.
KPU menggunakan dana tersebut untuk dua kegiatan besar yaitu tahapan dan dukungan tahapan pemilu.
Dari jumlah yang ada, sebanyak Rp63 triliun digunakan untuk honor pegawai ad hoc, logistik pemilu, sosialisasi, dan pendidikan pemilu.
Melansir dari Katadata.co.id, Ketua Komisioner KPU, Hasyim Asy’ari, menjelaskan honor pegawai ad hoc Pemilu 2024 sendiri ditetapkan akan menghabiskan dana sebesar Rp34,4 triliun.
Dana tersebut digelontorkan sebagai honor untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 36 ribu orang, Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 260 ribu orang, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebanyak 5,6 juta.
Berikut rincian dana selanjutnya untuk mendukung kontestasi Pemilu:
- Kebutuhan logistik: Rp16 triliun,
- Pilpres putaran kedua (jika terjadi): Rp12,4 triliun,
- Alat Perlindungan Diri (APD): Rp4,6 triliun,
- Pembangunan: Rp13,2 triliun.