Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada malam hari, Senin (2/12/2024).
Penangkapan ini dilakukan secara mendadak, dan hingga saat ini, informasi mengenai perkara korupsi yang melibatkan Risnandar belum diumumkan. Tim KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap Risnandar dan beberapa orang lain di Mapolresta Pekanbaru.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, telah mengonfirmasi penangkapan ini. Sebagai bagian dari prosedur, KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum penyelenggara negara yang ditangkap. Masyarakat diminta untuk bersabar sementara tim KPK bekerja dalam penyidikan ini, dan KPK akan memberikan informasi lebih lanjut setelah selesai melakukan pemeriksaan.
Tanggapan Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerima kabar mengenai penangkapan Risnandar. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menekankan bahwa jika Risnandar terbukti melakukan korupsi, maka tindakan tersebut adalah masalah pribadi yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.
Bima juga menggarisbawahi bahwa selama menjabat sebagai Direktur Organisasi Kemasyarakatan di Kemendagri, Risnandar dikenal memiliki kinerja yang baik.
Bima menjelaskan bahwa Mendagri Tito Karnavian sering mengingatkan semua pejabat agar menghindari praktik korupsi. Hal ini menegaskan pentingnya integritas di kalangan pejabat publik dan merupakan saat yang baik bagi semua kepala daerah untuk merefleksikan perilaku mereka.
Profil dan karier Risnandar Mahiwa
Risnandar Mahiwa resmi dilantik sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru pada 22 Mei 2024, dan merupakan pejabat keempat yang menduduki posisi tersebut tanpa melalui pemilihan. Ia sebelumnya menjabat sebagai Direktur Organisasi Kemasyarakatan pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum di Kemendagri.
Sebelum menjabat, Risnandar telah menjalani karier panjang di Kementerian Dalam Negeri, dimulai sebagai lurah di Luwuk, Sulawesi Tengah, kemudian mengisi berbagai jabatan penting di Kemendagri.
Risnandar telah menjalani dua kali evaluasi kinerja sejak menjabat sebagai Pj Wali Kota, dan selama ini, hasil evaluasi mempertahankan posisinya. Namun, dengan penangkapan ini, masa depannya sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru sangat dipertanyakan.
Dampak dan implikasi penangkapan
Penangkapan Risnandar berpotensi memberikan dampak negatif terhadap pemerintahan Kota Pekanbaru. Integritas pejabat publik menjadi sorotan, dan ada harapan agar peristiwa ini bisa menjadi momentum bagi pembenahan di lingkungan pemerintahan. Publik semakin peka terhadap integritas pejabat dan berharap agar kejadian-kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Kementerian Dalam Negeri dan pejabat terkait diharapkan menindaklanjuti dengan tindakan tegas terhadap perilaku korupsi. Masyarakat menunggu dengan cemas perkembangan kasus ini dan langkah selanjutnya yang akan diambil oleh KPK dan Kemendagri. Selain itu, harapan muncul agar para pejabat publik dapat lebih transparan dan bertanggung jawab dalam menjalankan amanah yang diberikan.