Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS Hidayat Nur Wahid mengkritik dukungan terbuka Jokowi kepada Prabowo Subianto dengan mengatakan bahwa Pilpres 2024 milik sang Ketua Umum Gerindra.
Menurut Hidayat pernyataan Jokowi berpotensi menjadikan kontestasi Pilpres 2024 tidak netral.
"Disayangkan sekali pernyataan beliau itu disadari atau tidak menghadirkan campur tangan kekuasaan terhadap proses pilpres yang steril dari campur tangan kekuasaan," kata Hidayat saat dihubungi Narasi, Selasa (8/11/2022).
Hidayat mengingatkan dalam diri Jokowi melekat jabatan seorang presiden. Dalam kapasitas itu Jokowi mestinya bisa menempatkan diri sebagai negara dengan menunjukan sikap netral pemerintah dalam proses penentuan capres.
Wakil Ketua MPR RI ini lalu mencontohkan sikap Susilo Bambang Yudhyono menjelang akhir kekuasaannya di periode kedua. Hidayat mengatakan kala Itu SBY benar-benar besikap netral dengan tidak menjadi partisan pendukung salah satu calon atau partai politik tertentu.
"Saya kira sangat baik kalau kenegarawan beliau betul-betul dijaga dan mengikuti seperti yang dilakukan Pak SBY. Pak SBY pada periode kedua kepresidenannya betul-betul netral beliau. Beliau imparsial dan tidak partisan kepada capres, calon, dan partai politik tertentu. Maka Pak SBY meninggalkan legacy tentang kenegarawanan," kata Hidayat.
"Saya kira itu yang mestinya dilakukan oleh Pak Jokowi."
Hidayat juga berpendapat Jokowi tidak semestinya memberikan kriteria calon presiden mendatang. Sebab sikap semacam itu menurut Hidayat bisa saja diterjemahkan sebagai intervensi seorang penguasa.
“Enggak perlu juga beliau menyampaikan kriteria-kriteria. Rakyat sudah lebih mengerti tentang kriteria presiden yang akan datang. Yang beliau anggap sebagai kriteria juga bisa menjadi bumerang terhadap beliau sendiri. Sudahlah rakyat sudah cerdas. Jangan diintervensi dengan penyebutan nama calon atau dukungan,” ujar Hidayat.
Hidayat mengatakan apa pun alasannya, guyon atau bukan, tidak sepantasnya Jokowi menyampaikan dukungan terbuka kepada Prabowo.
“Saya sangat menyayangkan pernyataan beliau karena itu bukan sekedar pernyataan pribadi, itu merupakan pernyataan seorang presiden yang waktu itu diminta untuk memberikan sambutan," kata Hidayat.
Apalagi dukungan itu diucapkan dalam acara Perindo bukan Gerindra, sehingga berpotensi diterjemahkan Jokowi sedang mengarahkan dukungan Perindo kepada Prabowo.
"Kalau itu di rumah Gerindra mungkin orang akan pertimbangkan bahwa itu mungkin pernyataan kepada tuan rumah. Tapi inikan di rumahnya Perindo," kata Hidayat.
Hidayat juga mengkritik sikap Jokowi yang bergeming terkait putusan MK bahwa seorang menteri yang maju sebagai calon presiden tidak perlu mengundurkan diri.
Bagi Hidayat sikap diam Jokowi terhadap putusan MK menunjukan pembiaran seorang presiden terhadap potensi penyalahgunaan jabatan dan wewenang menterinya yang maju sebagai calon presiden.
“MK mengeluarkan itu maka Pak Jokowi seharusnya menegaskan dalam rangka netralitas dari pada calon presiden agar tidak menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya, maka presiden memerintahkan dari pada menteri siapapun untuk mundur. Nah itu yang diperlukan. Bukan hal-hal yang malah memunculkan kecurigaan publik akan ketidaknetralan ini.”
Kompetisi Harusnya Rata untuk Semua Peserta
Sirajuddin Abbas, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengatakan Jokowi sebagai presiden mestinya bersikap netral.
Dukungan terbuka kepada Prabowo bisa diterjemahkan ketidaknetralan penguasa dalam kontestasi Pilpres 2024.
"Sebagai petahana, beliau tidak boleh memberikan dukungan terbuka pada calon presiden mana pun. beliau juga tidak bisa secara terbuka mengarahkan partai politik," kata Sirajuddin.
Di sisi lain Sirajuddin juga mengingatkan dukungan terbuka Jokowi bisa saja merugikan Prabowo. Sebab bukan tidak mungkin ketika Prabowo memenangi pilpres orang akan mempertanyakan kadar kejujuran penyelenggaraannya.
“Hemat saya, Presiden Jokowi paham betul bahwa presiden petahana harus tetap netral terkait pilpres. Sebab dengan begitu lapangan kompetisi menjadi rata untuk semua peserta," katanya.