Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas tengah mengevaluasi rencana gaji tunggal atau single salary bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Apa itu single salary dan skema penerapannya bagi ASN?
Skema gaji tunggal atau single salary adalah gabungan berbagai penghasilan ASN seperti gaji dan tunjangan yang akan diterima ASN. Jadi, ASN tidak lagi menerima gaji dan tunjangan yang berbeda, melainkan menjadi satu jenis gaji saja.
Aturan tersebut termasuk implementasi dari Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN). Skema ini juga diklaim dapat menjamin pemberian asuransi kesehatan, kematian, dan hari tua. Mengingat bahwa single salary ini diberlakukan untuk menjaga daya beli ASN pasca pensiun.
Masing-masing ASN bisa mendapatkan gaji yang berbeda tergantung kelompok dan sistem grading. Grading sendiri adalah peringkat nilai atau harga jabatan yang menunjukkan posisi, beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan.
“Ada kemungkinan PNS yang mempunyai jabatan sama bisa mendapatkan gaji yang berbeda tergantung penilaian harga jabatan,”ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa pada Selasa (12/9/2023) dilansir dari Kompas.com.
Positif dan negatif single salary
Menteri PAN-RB akan mengevaluasi pilot project single salary yang diterapkan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pilot project ini baru dilaksanakan per Senin (11/9/2023).
“Kita lihat modelnya. Karena ini nanti ini juga ada komplain orang yang kerja dengan yang nggak kerja kok gajinya sama. Nah, itulah yang jadi hitungan evaluasi kita,”ujar Azwar pada Selasa (12/9/2023) dikutip dari Antara.
Lantas, apa saja dampak positif dan negatif dari penerapan single salary? Berikut dampak positif penerapan kebijakan tersebut:
- Peningkatan pendapatan secara umum bagi ASN.
- Tunjangan PNS dan PPPK akan dihapus.
- Ada kepastian jumlah gaji yang diterima.
- Besaran gaji ditentukan dari sistem grading.
- Kenaikan tingkat konsumsi rumah tangga.
- Peningkatan etos kerja.
- Perlindungan sosial bagi ASN, TNI, dan Polri.
Sementara itu, dampak negatif dari penerapan single salary adalah sebagai berikut:
- Pegawai dengan jabatan tinggi lebih diuntungkan dibanding pegawai dengan kinerja baik.
- Membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena gaji ASN setiap daerah bisa jadi sama.
- Berpotensi menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Adanya kecemburuan karena gaji pensiunan lebih tinggi dibanding ASN yang masih bekerja.
Menjadi rencana jangka panjang
Menurut Menteri PPN, pembahasan mengenai single salary ini menjadi salah satu agenda prioritas pada 2024. Meski begitu, Menteri PAN-RB belum memastikan apakah single salary akan diterapkan merata di seluruh kementerian atau lembaga pada 2024 mendatang.
Menurut Anas, sejauh ini tunjangan kinerja masih menjadi prioritas pemerintah untuk membedakan PNS yang bekerja atau tidak. Ini juga disesuaikan dengan kemampuan tiap daerah yang berbeda-beda.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai bahwa single salary ini berpotensi membuat APBN tekor alih-alih disebut praktis. Perlu waktu dan tahapan panjang untuk menerapkan kebijakan tersebut.
Ia merujuk pada data Kementerian Keuangan pada semester pertama 2023. Data tersebut menunjukkan bahwa anggaran belanja kementerian/lembaga mencapai Rp134,2 triliun. Angka ini naik 11,1 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.
“Jangka panjang bagus. Cuma dari anggaran harus disiapkan. Nanti APBN-nya habis untuk biaya birokrasi (kalau diterapkan sekarang),”ujar Trubus dilansir dari CNNIndonesia.
Trubus juga memberikan saran untuk mewujudkan gaji PNS yang berkeadilan. Caranya adalah dengan menetapkan besaran gaji yang sama di setiap daerah. Sedangkan untuk tunjangannya dapat disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing.
KOMENTAR
Latest Comment