Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol sempat menggemparkan dunia internasional pada Selasa (3/12/2024) malam ketika mengumukan darurat militer di negaranya.
Pengumuman dekrit darurat militer tersebut ia lakukan melalui pidato yang disiarkan secara langsung ke publik Korsel.
Yoon menyatakan bahwa terdapat "kekuatan anti-negara" di dalam pemerintahan Korsel dan juga ancaman dari Korea Utara.
Ia menegaskan bahwa tindakan ini diperlukan untuk mempertahanan nilai-nilai demokrasi dan keamanan nasional. Status darurat militer ini menjadi yang pertama kali diumumkan sejak 1987.
Akan tetapi, keputusan Yoon untuk mengumumkan keadaan darurat militer segera mendapat reaksi keras.
Politikus dari berbagai partai, termasuk partai yang mendukung Yoon, mengecam langkah tersebut sebagai tindakan yang berlebihan dan tidak patut.
Protes spontan pecah di berbagai kota besar, dengan banyak warga yang menyatakan ketidakpuasan terhadap keputusan tersebut.
Enam jam pasca pengumuman tersebut, status darurat militer dicabut oleh parlemen dengan meloloskan resolusi yang mengecam keadaan darurat dan menuntut pencabutan langkah tersebut.
Belakangan terungkap, keputusan untuk menerapkan darurat militer tersebut didorong oleh situasi politik dalam negeri Korsel, bukan oleh ancaman eksternal seperti yang dikatakan Presiden Yoon.
Didesak mundur
Setelah membuat geger satu negara dengan dekrit darurat militer, Yoon kini menghadapi desakan untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden Korea Selatan.
Desakan untuk pengunduran diri Presiden Yoon datang dari berbagai kalangan, termasuk Konfederasi Serikat Buruh Korea (KCTU), yang mengancam akan melakukan mogok kerja massal sebagai bentuk protes.
Mereka menilai langkah Yoon merupakan langkah mundur bagi demokrasi Korea Selatan.
Akibat keputusannya itu, popularitas Yoon juga dikabarkan merosot tajam. Dalam survei terbaru, hanya 25% pendukung yang masih percaya padanya.
Ancaman pemakzulan juga mengemuka, terutama setelah partai oposisi, Demokrat Korea Selatan, mengeluarkan pernyataan bahwa mereka berencana untuk memulai proses pemakzulan jika Yoon tidak segera mundur.
Kondisi ini mengguncang stabilitas politik dalam negeri, menciptakan ketidakpastian yang makin mendalam.
Dalam situasi ini, rencana mogok kerja oleh buruh semakin mengkhawatirkan pemerintah.
KCTU mengklaim bahwa mereka akan memimpin perjuangan untuk memaksa Yoon mundur dan memperjuangkan reformasi sosial yang mendesak.
Keputusan darurat ini telah menimbulkan protes luas di kalangan publik, menunjukkan bahwa langkah Yoon akan berimplikasi jauh lebih besar dari yang diantisipasi.