Sungguh Ironi Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Hanya Terserap Untuk Rapat Hotel

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyesalkan anggaran kemiskinan sebesar Rp500 triliun terserap untuk rapat hotel saja.

Anggaran besar, penanganan tak maksimal

Pemerintah dalam hal ini sudah mencoba mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk memberantas kemiskinan di Indonesia. Namun, sayangnya penanganannya tidak dijalankan secara maksimal. Alhasil jumlah orang miskin hanya berhasil diturunkan sejumlah 0,6%.

"Hampir Rp500 triliun anggaran kita untuk kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga banyak terserap di studi banding kemiskinan, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi menirukan bapak presiden (Jokowi) sehingga dampaknya kurang," ujar Azwar Anas katanya pada Sabtu (28/1/2023).

Lebih lanjut melansir laman resmi bps.go.id persentase penduduk miskin bulan September 2022 mengalami peningkatan sebesar 9,57% dibandingkan Maret 2022. Secara tahunan, jumlah penduduk miskin juga naik dibandingkan bulan September 2021, sebesar 0,14%.

Dengan adanya masalah ini Menpan RB meminta dan mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan reformasi besar-besaran dalam meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan. Lebih lanjut ke depannya para lembaga harus bisa memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan sosialisasi program kemiskinan untuk menghemat anggaran.

"Kalau tidak, ke depan ini akan berulang terus. Programnya kemiskinan tapi banyak terserap di studi banding kemiskinan," ucap Anas.

Minimalisasi anggaran rapat 

Menteri Azwar Anas juga meminta untuk kementerian dan lembaga untuk tidak harus mengundang konsultan dengan melakukan rapat di hotel-hotel. Dia bahkan berani menjamin cara ini tidak mempengaruhi penilaian untuk mendapatkan alokasi anggaran.

"Untuk RB (reformasi birokrasi)-nya naik tidak harus mengundang konsultan dan rapat di hotel-hotel yang supaya nilai RB nya naik. RB itu dampak bukan administrasi dan tumpukan kertas," tambahnya.

Program mengentas kemiskinan sudah dimasukkan ke dalam komponen penilaian Reformasi Birokrasi (RB) Tematik. Nantinya jika angka kemiskinan tidak turun, maka aparatur sipil negara yang berkontribusi di dalamnya tidak akan mendapatkan peningkatan tunjangan kinerja.

"Maka tata kelolanya inilah yang kita pelototin bukan bantuannya. Perbaikan proses bisnisnya, perbaikan datanya bagaimana, perbaikan regulasinya bagaimana, kebijakannya bagaimana, formulasi program bagaimana, kegiatannya bagaimana, sehingga lebih tepat sasaran dengan penyediaan dukungan teknologi," kata Anas.