Kamis (6/6/2024), ribuan buruh dari Jabodetabek dan berbagai organisasi serikat pekerja akan mengadakan unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat. Sejumlah organisasi buruh seperti KSPI, KSPSI, KPBI, Serikat Petani Indonesia (SPI), serta organisasi perempuan PERCAYA disebut akan turut serta dalam aksi pada Kamis tersebut.
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkapkan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Dalam keterangannya pada Selasa (4/6), Iqbal menjelaskan bahwa kebijakan Tapera dianggap merugikan buruh karena memaksa mereka membayar iuran tanpa kepastian bisa memiliki rumah setelah 10 hingga 20 tahun berkontribusi.
Namun, aksi tersebut tak hanya digunakan untuk menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan Tapera, melainkan pula isu lainnya.
"Permasalahan lain adalah dana Tapera rawan dikorupsi, serta ketidakjelasan dan kerumitan pencairan dana," ujar Said Iqbal.
Said Iqbal juga menjelaskan jika aksi akan dimulai pada pukul 10.00 WIB dengan titik kumpul di depan Balaikota. Dari sana, para buruh akan bergerak menuju Istana Negara melalui kawasan Patung Kuda.
Tapera dianggap tak berikan jaminan
Aturan yang mengharuskan pekerja berbagai sektor ikut dalam iuran Tapera merupakan salah satu isu utama yang akan disuarakan dalam aksi Kamis nanti.
Iqbal menjelaskan jika hal tersebut akan disuarakan karena pihaknya menilai pemerintah hanya bertindak sebagai pengumpul iuran tanpa mengalokasikan dana dari APBN maupun APBD untuk pembangunan rumah.
Selain itu, ia menyoroti potensi korupsi dalam pengelolaan dana Tapera dan kerumitan dalam proses pencairan dana.
Menurut Iqbal, kebijakan ini hanya menambah beban bagi pekerja tanpa memberikan manfaat yang jelas.
Isu-isu lain yang diangkat
Selain menolak PP Tapera, aksi ini juga mengangkat beberapa isu lain yang menjadi perhatian buruh:
1. Penolakan UKT mahal
Buruh menolak tingginya biaya UKT yang memberatkan anak-anak mereka untuk mengakses pendidikan tinggi.
UKT yang mahal dinilai membuat impian untuk meraih pendidikan yang lebih baik menjadi semakin sulit dijangkau oleh keluarga buruh.
2. Tolak kamar rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan
Kebijakan KRIS dianggap menurunkan kualitas layanan kesehatan dan memperburuk kondisi rumah sakit yang sudah penuh sesak.
Buruh menuntut pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan memastikan pelayanan kesehatan yang adil dan layak bagi seluruh rakyat.
3. Penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja
UU Cipta Kerja yang diklaim akan mendorong investasi, bagi buruh, merupakan simbol ketidakadilan yang melegalkan eksploitasi. UU ini dianggap mempermudah pengusaha untuk memanfaatkan fleksibilitas kerja, kontrak, dan outsourcing, sehingga buruh diperlakukan sebagai alat produksi tanpa memperhatikan hak dan martabat mereka.
Dampak lain dari UU ini termasuk upah murah, pesangon rendah, kemudahan PHK, jam kerja fleksibel, dan hilangnya beberapa sanksi pidana.
4. Penghapusan outsourcing dan upah murah
Dalam aksi ini, buruh juga menuntut penghapusan sistem outsourcing dan penolakan terhadap upah murah (HOSTUM).
Sistem outsourcing dianggap tidak memberikan kepastian kerja dan upah yang layak, sehingga menempatkan buruh dalam kondisi yang semakin sulit dan penuh ketidakpastian.