Sejumlah tokoh perempuan digadang-gadang menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) pada pemilihan umum 2024.
Tiga nama yang mencuat antara lain Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Politisi dan Aktivis Yenny Wahid, serta mantan Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti.
Kehadiran sosok perempuan dalam bursa cawapres 2024 tentunya memberi warna baru pada hajatan akbar lima tahunan.
Terlebih, sangat jarang dijumpai keterlibatan sosok perempuan pada pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia.
Megawati Soekarnoputri menjadi satu-satunya sosok perempuan yang pernah mencalonkan diri pada pemilihan presiden tahun 2004.
Lantas, siapa saja tokoh perempuan masuk dalam radar bursa cawapres 2024?
Khofifah Indar Parawansa
Salah satu nama yang paling santer dicalonkan sebagai wakil presiden adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Mantan Menteri Sosial itu punya karier politik yang tidak perlu diragukan. Sepak terjangnya di pemerintahan sangat banyak dan bervariasi, mulai dari menteri hingga anggota DPR.
Di luar itu, Khofifah memiliki basis dukungan yang kuat di provinsi yang dipimpinnya. Khofifah juga punya latar belakang Nahdlatul Ulama (NU) dan dekat dengan tokoh-tokoh dari organisasi tersebut.
Meski begitu, Khofifah merupakan sosok yang mudah diterima di berbagai kelompok, tidak hanya partai berideologi Islam melainkan juga partai nasionalis.
Beberapa partai yang memperhitungkan Khofifah sebagai bakal cawapres antara lain PKS dan NasDem.
Kedua partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Perjuangan (KPP) itu sempat mengutarakan kemungkinan Khofifah sebagai pendamping Anies Baswedan.
Selain PKS dan NasDem, Partai Golkar dan Gerindra juga disinyalir melakukan pendekatan kepada Khofifah untuk untuk menjadi kandidat cawapres bagi Prabowo Subianto.
Yenny Wahid
Tokoh perempuan selanjutnya yang masuk dalam bursa cawapres 2024 adalah Politisi dan Aktivis, Yenny Wahid.
Yenny dianggap sebagai figur alternatif yang bisa dipasangkan dengan calon presiden mana pun. Dirinya juga memiliki kedekatan pribadi dengan ketiga capres yang sudah tampil di publik.
Nama Yenny Wahid pernah mencuat sebagai kandidat pendamping Ganjar Pranowo.
Baru-baru ini, ia disebut akan mendampingi Anies Baswedan dalam Pilpres 2024.
Dalam kiprahnya selama ini, Yenny Wahid selalu mengusung semangat pluralisme yang dijunjung tinggi oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur), mantan Presiden ke-4 RI sekaligus ayahandanya. Ia juga memiliki perhatian yang mendalam terkait persoalan perempuan dan gender.
Keterlibatan Yenny Wahid dalam helatan politik lima tahunan dinilai dapat mendongkrak suara dari kelompok Nahdliyin, terutama karena ia memiliki garis keturunan langsung dengan pendiri NU, Hasyim Asy’ari.
Susi Pudjiastuti
Baru-baru ini, nama mantan Menteri Perikanan dan Kelautan (KKP) Susi Pudjiastuti mencuat sebagai bakal cawapres usai Anies Baswedan mengunjungi kediaman Susi di Pangandaran, Jawa Barat.
Meski tak secara terang-terangan menyinggung rencana terkait Pilpres 2024, kemungkinan kombinasi Anies-Susi mendapat respons positif dari PKS dan NasDem.
Sebelumnya, Susi juga pernah diisukan sebagai pendamping bakal capres Prabowo Subianto usia keduanya terlibat dalam acara bersih-bersih pantai dan pelepasan tukik di Pantai Pangandaran.
Susi Pudjiastuti dikenal sebagai sosok yang nyentrik dan revolusioner. Saat menjadi menteri, Susi menerapkan kebijakan-kebijakan yang kontroversial namun efektif membawa perubahan positif terhadap pengelolaan dan kelestarian laut Indonesia.
Setelah tak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, Susi kerap membagikan pandangan politiknya di media sosial terutama terkait isu kelautan.
Susi menjadi sosok yang vokal dalam mengkritiki pemerintah jika menurutnya terdapat kebijakan yang keliru atau merugikan masyarakat dan lingkungan.
Timeline pendaftaran cawapres
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pendaftaran calon presiden yang calon wakil presiden akan dimulai pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memperoleh persyaratan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.