25 Juli 2023 17:07 WIB
Penulis: Rusti Dian
Editor: Rizal Amril
Willow project adalah proyek pengeboran minyak berskala besar di Negara Bagian Alaska, Amerika Serikat.
Proyek pengeboran minyak ini mendapat tentangan dari aktivis lingkungan dan dinilai membahayakan bagi warga dan lingkungan.
Akibat willow project, pemerintah Amerika Serikat dikecam karena memberi izin eksploitasi minyak di tengah desakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil.
Izin Willow Project ini ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 14 Maret 2023 lalu.
Pengeboran tersebut akan dijalankan oleh perusahaan energi Conoco Phillips yang bermarkas di Houston.
Sebelumnya, perusahaan tersebut sudah mengajukan perizinan pengeboran minyak di cadangan minyak federal Alaska dan disetujui pada masa Presiden Trump tahun 2020 lalu.
Meski demikian, pemerintahan Biden mengurangi jumlah lokasi pengeboran dari lima menjadi tiga.
Pengeboran minyak Willow Project yang akan dilakukan di cadangan minyak nasional milik pemerintah federal di Alaska menimbulkan gelombang penolakan dari aktivis lingkungan dan warga Alaska.
Gelombang aksi penolakan dilakukan dengan mengirimkan satu juta lebih surat penolakan Willow Project ke Gedung Putih dan 3 juta orang menandatangani petisi di Change.org.
Selain melalui surat dan petisi, kampanye penolakan Willow Project juga dilakukan melalui kanal media sosial TikTok.
Alasan Willow Project ditolak adalah karena dampak lingkungan akibat pengeboran ini akan memperparah krisis iklim.
Hal ini dikarenakan wilayah lereng utara atau North Slopes Alaska yang menjadi lokasi pengeboran kondisinya masih alami dan usaha pengeboran akan menambah jutaan meter kubik emisi karbon yang akan memperparah krisis iklim.
Penolakan oleh warga Alaska juga terjadi terutama bagi warga asli Alaska dan penghuni dan pejabat kota disekitar lokasi Willow Project yaitu Kota Nuiqsut yang mengkhawatirkan dampak kesehatan dan lingkungan terhadap masyarakat.
Selain itu, keputusan Joe Biden memberikan izin Willow Project dinilai telah melanggar janji kampanye untuk tidak menggunakan tanah milik federal sebagai tempat pengeboran minyak bumi.
Willow Project sendiri hampir dipastikan akan menghadapi tuntutan hukum. Lembaga Earth Justice telah melayangkan nota protes dan mempersiapkan langkah untuk melayangkan tuntutan.
Meski menghadapi penolakan dan tuntutan hukum, namun Pemerintahan Joe Biden memiliki alasan untuk menandatangani Willow Project. Salah satunya adalah pemerintah terikat dengan keputusan pemerintah era Donald Trump yang mengizinkan pengeboran minyak di Alaska.
Pemerintah menggarisbawahi bahwa mereka mengurangi jumlah titik pengeboran dari lima titik menjadi tiga titik.
Pemerintah juga menyampaikan Willow Project akan meningkatkan ekonomi dan lapangan kerja sekaligus mengurangi ketergantungan Amerika Serikat terhadap minyak dari luar Amerika Serikat.
Pemerintah Amerika Serikat mengklaim bahwa koalisi warga suku asli Alaska mendukung proyek ini karena keuntungannya akan menyejahterakan mereka yang membutuhkan lapangan kerja baru yang menghasilkan pendapatan lebih.
Namun, Walikota Nuiqsut bersama dua perwakilan dari Kota Nuiqsut dan Suku Asli Alaska mengatakan, desa memang akan mendapatkan keuntungan namun tidak akan sebesar kota Nuiqsut.
"Disini akan menjadi Ground Zero bagi industrialisasi di lingkaran Arktik," ucapnya.
KOMENTAR
Latest Comment