Korupsi masih merajalela di BUMN. Pada 2018, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat 19 kasus korupsi terkait lembaga ini dan merugikan negara sebesar Rp3,1 triliun.
Erick Thohir mengaku sudah punya strategi untuk mengatasi itu. Mulai dari pembatasan pembentukan anak dan cucu BUMN, penerapan open tender untuk proyek BUMN, hingga pengkategorian BUMN.
Menurut Wakil Direktur Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listyanto selagi pintu intervensi politik terhadap pemilihan direksi dan komisaris BUMN tidak ditutup, korupsi akan bergerak bebas.
"Kalau ini terjadi terkait pejabat BUMN yang terkena OTT KPK, kalau pintu intervensi enggak ditutup, maka akan terulang lagi," kata Eko.