Soal netralitas ASN dan pejabat negara menjadi sorotan belakangan ini. Hal itu terkait dengan pernyataan Menteri Kominfo Rudiantara yang mengkritik pegawainya karena mengemukakan pilihan politiknya dan juga pernyataan Wali Kota Semarang soal jalan tol. Apakah benar, ASN dan pejabat negara diarahkan untuk kepentingan politik petahana?
Jubir TKN Jokowi-Ma’ruf, Dini S Purwono, mengatakan sikap yang diperlihatkan oleh Menkominfo Rudiantara sudah pada porsinya. “Sejak awal, Pak Rudiantara sudah mengatakan kepada pegawainya ini tidak ada kaitannya dengan pilpres, tapi soal desain. Sudah empat kali ditegaskan, jangan dibawa-bawa ke politik. Jadi penegasan ASN harus netral,” kata Dini.
Jubir BPN, M Nasir Djamil, melihat adanya ketidaknetralan dari Menkominfo, Rudiantara saat memarahi anak buahnya. “Kita bisa melihat gestur dari Menkominfo yang memarahi pegawainya. Pak menteri harus sadar, yang gaji menteri itu rakyat, yang gaji presiden itu rakyat, yang gaji ASN juga rakyat. Tidak patutlah seperti itu, kalau saya Pak Jokowi, saya ganti itu menteri,” kata Djamil.