Isu soal jabatan presiden tiga periode hampir selalu muncul bersamaan dengan rencana amandemen Undang-Undang Dasar (UUD).
Direktur Lokataru Haris Azhar menyatakan, perlu ada statement dari presiden jika tidak setuju ada amandemen.
Namun, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Qodari, menyebut, jika presiden mengatakan tidak boleh mengamandemen UUD maka dia melanggar UUD.
Tonton lagi #MataNajwa,”Gaduh Tiga Periode”, selengkapnya di www.narasi.tv.