Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 62/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju 2019- 2024.
Jokowi mengungkapkan alasan ia menunjuk Budi Arie sebagai Menkominfo dalam kabinetnya. Hal itu terkait dengan proyek pembangunan Menara BTS (Base Transceiver System) yang sempat terkendala lantaran munculnya dugaan korupsi dalam kasus tersebut.
Menurutnya, proyek pembangunan Menara BTS program BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) Kominfo harus tetap dilanjutkan, meski pemerintahannya hanya menyisakan waktu satu setengah tahun.
Sehingga, ia meminta Budi Arie untuk mengutamakan penyelesaian proyek BTS, meskipun proses hukum dugaan tipikor proyek itu sedang diproses Kejaksaan Agung.
"Satu setengah tahun kurang sehingga saya ingin yang pertama di Kominfo penyelesaian BTS itu harus diutamakan, penyelesaian hukum silakan berjalan, kita hormati proses hukum," kata Jokowi usai melakukan reshuffle kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023).
Jokowi menegaskan tidak mau proyek yang dicanangkan Kemenkominfo itu terbengkalai. Sebab, proyek itu menyangkut pelayanan untuk daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal).
Lebih jauh, ia juga mengatakan, bahwa penyelesaian proyek itu merupakan tugas berat yang menjadi pekerjaan rumah bagi Budi.
"BTS tetap harus berjalan karena nanti menyangkut pada pelayanan ke daerah 3T, jangan sampai kita sudah, sudah peristiwa hukum, BTS-nya terbengkalai, ini saya enggak mau, tugas beratnya di situ," katanya.
Seperti diketahui, Budi Arie naik menjadi Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate yang sebelumnya non-aktif setelah menjadi terdakwa kasus pengadaan menara base transceiver station (BTS) 4G.
Sebelumnya, Budi Arie merupakan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT).
Selain itu, ia juga dikenal sebagai seorang loyalis Jokowi dan merupakan pendiri dari organisasi relawan Pro-Jokowi (Projo) yang memiliki keterlibatan dalam dua kali kemenangan Jokowi dalam Pemilu, yakni 2014 dan 2019.
Hadiah untuk Budi
Pakar Komunikasi Politik Lely Arianie menyebut penunjukan Budi Arie sebagai Menkominfo tak lepas dari kedekatan Ketua Umum Projo itu dengan sosok Jokowi itu sendiri.
Menurut Lely, sebagai relawan, Budi merupakan sosok yang memiliki kedekatan emosional dengan Jokowi, terlebih ia sudah membersamai perjalanan politik Jokowi selama sepuluh tahun belakangan ini. Sehingga, ia mengatakan bahwa penunjukan itu merupakan sesuatu yang wajar bila dilakukan oleh Jokowi.
Lebih jauh, Lely juga menganggap hal itu sebagai ganjaran atau hadiah yang diterima Arie atas loyalitasnya kepada Jokowi selama ini.
“Menurut saya ini sesuatu yang wajar untuk dilakukan oleh Pak Jokowi, anggap saja Itu hadiah dari gerak politik yang sudah dilakukannya sebagai relawan, yang intinya tidak ada makan siang yang gratis,” kata Lely, dalam wawancara bersama KompasTV, Senin (17/7/2023).
Balas Jasa Jokowi
Lely juga menyebut penunjukkan Arie sebagai Menkominfo juga bisa dilihat sebagai gambaran dari jalinan politik transaksional yang terjadi.
Ia menjelaskan hal ini merupakan bentuk kepercayaan dari Jokowi terhadap Arie atas kesetiaan, komitmen, dan dukungannya selama ini. Sehingga, telah terbangun relasi patron-klien yang kuat antara keduanya.
“Jadi artinya apa yang sudah dilakukan selama ini oleh orang yang akan direkrut itu sudah membuat relasi patron klien yang sedemikian kuat, artinya ada kepercayaan dari elite sebagai patron karena dia punya kekuasaan, kedudukan, jabatan; wewenang dan juga si klien yang punya kesetiaan, komitmen, dukungan itu yang sudah bisa teruji, baru kemudian mereka akan direkrut,” kata Lely.
Sebab, Lely mengatakan, seorang elite politik tidak mungkin merekrut orang-orang yang memiliki kemungkinan untuk menggunting dalam lipatan atau melakukan pengkhianatan.
Menurutnya, antisipasi itu dilakukan agar seorang elite politik memiliki rasa aman dalam membangun dan menegakkan kekuasaannya.
“Jadi dia ingin aman membangun jejaringnya atau menegakkan kekuasaannya sehingga menjadi sebuah model komunikasi politik yang katakanlah mungkin dibangun atas dasar relasi patron klien, tapi intinya semuanya bersifat transaksional,” ucapnya.