Sebuah acara diskusi yang seharusnya dihadiri oleh bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Bandung pada tanggal 8 Oktober, dilaporkan telah dibatalkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB Maman Imanulhaq menjelaskan kronologi pembatalan acara tersebut. Awalnya, ia menyatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan izin dari Dinas Pariwisata Jawa Barat.
Namun, kata Maman, tiba-tiba Pemprov Jabar membatalkan penggunaan GIM untuk acara tersebut pada Sabtu (7/10) malam.
"Salah seorang pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat menyampaikan secara lisan kepada panitia bahwa acara diskusi harus dibatalkan," ucap Maman dalam keterangannya, dilansir dari CNN Indonesia.
Maman merasa heran dengan pembatalan acara tersebut. Ia memastikan hingga saat ini pihaknya belum menerima surat tertulis pembatalan acara diskusi yang bertajuk 'Demi Ibu Pertiwi; Saatnya Perubahan' itu.
"Pemberitahuan pembatalan disampaikan tanpa surat tertulis dan hanya disampaikan secara verbal hanya beberapa jam menjelang pelaksanaan acara," ucap dia.
Versi Pemprov Jabar
Versi yang berbeda disampaikan oleh Kadisparbud Jabar Benny Bachtiar. Ia memberikan klarifikasi terkait larangan penggunaan GIM untuk acara diskusi relawan Anies Baswedan-Cak Imin.
Benny menjelaskan bahwa ia mendapatkan telepon dari Anggota Komisi II Fraksi PKB Yuningsih pada Kamis (5/10) atau tiga hari sebelum hari pelaksanaan. Yuningsih, lanjutnya, menanyakan mengenai penggunaan GIM untuk acara dialog.
"Mengatakan bahwa 'bisa enggak GIM dipakai?' 'Boleh bu, dipakainya untuk apa?' saya bilang. 'Untuk dialog, untuk perubahan masa depan Indonesia' judulnya gitu kurang lebih," kata Benny dinukil dari detikJabar.
Dalam keterangan tersebut, Benny menyatakan bahwa Yuningsih menyatakan bahwa kegiatan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan politik.
"Oh boleh, silakan, tapi tidak ada kegiatan politik ya. “Tidak, tidak pak, ini diskusi murni di antara mereka pak,” begitu katanya," tambah Benny.
Oleh karenanya, ketika Anies dikabarkan akan datang ke acara di GIM tersebut, Pemprov Jabar menilai bahwa acara tersebut bermuatan politik dan karenanya tidak diperbolehkan.
Sementara, mengenai izin yang diberikan, Benny membenarkan bahwa panitia acara telah mengirim surat kepada pihaknya untuk penggunaan gedung tersebut.
Akan tetapi, dalam surat tersebut, tidak ada keterangan apakah Anies Baswedan akan hadir dalam acara tersebut.
Menurut Benny, panitia melanggar kesepakatan karena memasang baliho Anies Baswedan-Cak Imin dan pihaknya memberikan imbauan kepada stafnya untuk menurunkan baliho tersebut.
"Dalam surat yang diberikan tidak ada keterangan akan kedatangan Anies Baswedan, oleh karena itu kami memberikan izin dan itu pun diberikan secara lisan, tidak tertulis dari kami," tuturnya.