Rencana pemerintah memberikan subsidi Rp6,5 juta untuk setiap pembelian motor listrik pada 2023 menuai kritik.
Bhima Yudhistira, Direktur Centre of Economic and Law Studies (CERLIOS) menilai rencana tersebut menambah daftar rencana subsidi untuk sektor-sektor konsumtif seperti kompor listrik hingga penanak nasi listrik (rice cooker).
Namun di sisi lain, kata Bhima, pemerintah justru terus mengurangi anggaran subsidi energi.
Bhima mengatakan subsidi terhadap produk-produk berbasis listrik itu tidak akan membuat rencana pemerintah melakukan transisi energi menjadi lebih baik.
Pasalnya, sumber energi yang digunakan untuk produk-produk berbasis listrik seperti motor listrik, kompor listrik, dan penanak nasi listrik masih berasal dari energi fosil batu bara.
“Jadi enggak menyelesaikan masalah juga kalau dibilang bahwa pemberian itu bisa mengurangi emisi karbon, ya nggak benar juga. Karena sumber listriknya masih menggunakan batu bara juga. Jadi itu cuman sekedar mengobati masalah di hilir," kata Bhima kepada Narasi, Selasa (6/12/2022).
Bhima mengingatkan jika pemerintah bersunggung-sungguh ingin mentransisi kendaraan fosil menuju listrik, maka yang perlu dilakukan adalah menyiapkan infrastruktur di lapangan. Bukan sekadar menyasar daya beli masyarakat terhadap motor listrik.
“Subsidi motor listrik problemnya hanya [menyasar] di level konsumen. Tapi bagaimana kesiapan charging station? Atau infrastruktur pendukungnya? Kenapa bukan itu yang disubsidi lebih dulu? Jadi orang terdorong membeli motor listrik. Karena kalau subsidi diujung, tapi infrastruktur belum siap, sama aja tidak akan efektif," terang Bhima.
Motif Pemerintah
Bhima menduga pemerintah memiliki sejumlah motif di balik rencana memberikan subsidi untuk barang-barang berbasis listrik.
Pertama, pemerintah ingin menjadikan kebijakan ini sebagai sarana menarik investor dari industri energi di masing-masing produk tersebut.
"Sebenarnya pemerintah juga berusaha menarik citra dari pemodal asing. Dari perusahaan-perusahaan asing, contohnya motor listrik, kompor listrik, atau ricecooker. Ini dapat menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai komitmen pada industri tertentu, misalnya, mendukung energi bersih. Sehingga, pemberian hal-hal tersebut dilihat bisa dapat menarik investor-investor untuk datang,” ujar Bhima mencontohkan.
Kedua, Bhima mencium adanya motif politis di balik rencana pemerintah memberikan subsidi untuk barang-barang berbasis listrik.
Bhima mengatakan subsidi barang-barang seperti motor listrik, kompor listrik, dan rice cooker cenderung lebih populis lantaran bisa dirasakan langsung masyarakat penerima.
"Tujuannya apa? Agar pemerintah dikenang, memiliki legacy, sebagai bapak pembangunan. Atau sebagai pemerintah yang pro terhadap rakyat. Sementara kalau pemberiannya lewat subsidi BBM, atau lewat subsidi pupuk tidak akan terlalu terlihat seperti barang yang bermanfaat langsung bagi masyarakat," katanya.
Menurut Bhima kebijakan ini akan memiliki dampak politis menjelang Pemilu 2024.
"Jadi ini dianggap sebagai kegiatan populis yang gampang menyaring suara, sehingga menyasar masyarakat menengah ke bawah karena dianggap sebagai kantong-kantong suara. Nah ini yang harus diawasi bersama karena menggunakan dana APBN,” kata Bhima.
Bhima mengatakan pemerintah seharusnya fokus pada kebijakan ekonomi yang efektif mengendalikan inflasi semisal menjaga stabilitas harga dengan mengembalikan subsidi energi.
"Maka kalau ditanya solusi, harusnya pemerintah menambah subsidi energi, untuk membuat harga turun nih harusnya, pertalite dan solar,” ujar Bhima.
Wacana subsidi Rp6,5 juta untuk pembelian motor listrik pada 2023 disampaikan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan. Tujuannya agar motor listrik lebih terjangkau bagi masyarakat.
Dana subsidi untuk motor listrik sedang dalam proses pembahasan. Menurut Menteri ESDM Arifin Tasrif, besaran subsidi dicanangkan mencapai Rp7,5 juta per unit dari harga rata-rata Rp15 juta. Selain itu, pemerintah menargetkan subsidi untuk 1,2 unit motor listrik mulai tahun 2023 sampai 2024.
Pada September lalu, pemerintah juga memastikan akan mendistribusikan kompor listrik gratis seharga Rp1,8 juta kepada masyarakat yang terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pembagian ini ditargetkan sampai kepada 300.000 orang dan ditujukan untuk mendorong keinginan penggunaan kompor listrik.
Namun hal ini kerap dikritik karena masyarakat justru dapat terbebani oleh biaya listrik bertambah dengan pemakaian kompor listrik tersebut.
Selain itu, pemerintah juga mengagendakan pembagian ricecooker sebanyak 680 ribu unit bagi pelaggan PLN bersubsidi.
Rencana ini dilakukan untuk meningkatkan konsumsi listrik sebagai upaya pemanfaatan energi bersih dan mendorong agenda transisi energi. Program Bantuan Penanak Nasi Listrik (PBPNL) ini masih dalam tahap pembahasan dan diprediksi memakan APBN sebesar Rp340 miliar.