Demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di Yogyakarta diikuti massa buruh, mahasiswa, dan aliansi masyarakat.
Demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di Yogyakarta, Rabu (7/9/2022) melibatkan elemen buruh dan mahasiswa yang terdiri dariMajelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Aliansi Rakyat Bergerak (ARB).
Aksi teatrikal yang menggambarkan beratnya kehidupan buruh dilakukan Aliansi Buruh Yogyakarta di depan Kantor Pemasaran Pertamina Region IV Yogyakarta.
Kirnadi, Sekretaris Jenderal Aliansi Buruh Yogyakarta menyampaikan empat tuntutan buruh: Menolak kenaikan harga BBM, merevisi upah minimum Kabupaten/Kota di DIY, subsidi untuk jaminan sosial bagi seluruh warga miskin di DIY, dan mencabut UU Cipta Kerja.
Kirnadi mengatakan kenaikan BBM akan mengakibatkan naiknya harga barang dan kebutuhan pokok. Hal ini tentu saja berakibat terhadap turunnya daya beli masyarakat, terutama para buruh yang bergaji pas-pasan.
Saat daya beli buruh berkurang, kata Kirnadi, buruh rentah terjerat utang. Hal ini lantaran mereka akan mencari sumber pendapatan di luar gaji atau upah melalui pinjaman ke bank atau pinjaman online.
"Orang harus tetap hidup, orang harus tetap makan, orang harus tetap menyekolahkan anaknya, tapi di satu sisi juga ada kebutuhan lain yang ada upah yang tidak bisa naik," tuturnya.
Kirnadi juga meminta upah minimum di Yogyakarta dinaikan 20% untuk menyeimbangkan kenaikan harga kebutuhan pokok. Hal ini baginya sangat rasional karena kenaikan harga BBM mencapai 30%.
“BBM kan kenaikannya di atas 30% itu kan luar biasa sekali. Sedangkan upah kita tahun ini hanya naik 4-5%, tertinggi hanya 7% di Kabupaten Gunung Kidul. Inikan sangat tidak fair,” katanya.
Dari kantor Pertamina massa buruh melanjutkan demonstrasi di depan Kantor DPRD Yogyakarta.
Aspirasi buruh diterima Wakil Ketua DPRD Yogyakarta dalam tujuh poin kesepakatan yang akan ditindalanjuti ke pemerintah.
Upah dan Kenaikkan BBM Tak Sebanding
Para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) seluruh Yogyakarta juga memprotes kenaikan harga BBM.
KAMMI memulai aksi di KM 0 Yogyakarta. Mereka menuntut empat poin yaitu turunkan harga BBM, kendalikan harga bahan pokok, mengalihkan anggaran proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Negara ke subsidi BBM, menaikan UMP dan UMK sesuai kenaikan harga BBM.
“Kita lihat kebutuhan hidup layak di DIY sudah tembus Rp3 juta tetapi UMR-nya masih di angka Rp1,7 juta sampai Rp2 juta, itukan semakin meningkatkan persentase kemiskinan,” terang Zain salah satu anggota massa aksi KAMMI DIY.
Gerbang DPRD Nyaris Roboh
Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) atau Gejayan Memanggil juga berdemonstrasi di depan Gedung DPRD Yogyakarta pada pukul 15.45 WIB.
Sempat terjadi ketegangan antara massa aksi dengan aparat kepolisian saat mereka mendorong gerbang masuk gedung DPRD hingga nyaris roboh.
Massa juga melempari botol-botol minuman ke arah gedung DPRD. Mereka lalu membakar ban dan melanjutkan orasi.
Ketegangan sempat terulang saat seorang berbaju merah memadamkan ban yang terbakar dengan alat pemadam api ringan di depan massa aksi. Tetapi situasi kembali terkendali. "Hati-hati, hati-hati, provokasi," seru para demonstran.
“Kerusuhan yang terjadi sebenarnya menjadi suatu hal yang disayangkan. Karena itu tidak sesuai dengan hasil kesepakatan, bahwasanya saat aksi, aksi secara damai,” terang salah seorang koordinator lapangan yang tidak ingin disebutkan namanya.
Wale, juru bicara aksi ARB mengatakan mereka menolak menemui perwakilan DPRD.
“Karena bagi kami DPRD daerah itu nggak bisa memutuskan bahwa mereka juga bisa mengintervensi soal penolakan BBM ini, mereka nggak bisa menolak kebijakan itu,” ujar Wale.
Massa ARB membubarkan diri selepas azan maghrib dan membacakan 6 poin tuntutannya:
1. Tolak Kenaikan BBM dan Tolak Kenaikan Harga Bahan Pokok.
2. TOLAK RUU KUHP dan RUU Sisdiknas.
3. Wujudkan Reforma Agraria Sejati.
4. Usut Tuntas Kasus Pelanggaran Ham yang dilakukan oleh Negara.
5. Tolak IKN dan Relokasi APBN sebanyak banyaknya untuk Kemakmuran Rakyat.
6. Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa West Papua.
DPRD Nilai Demonstrasi Masih Kondusif
Sekretaris DPRD Yogyakarta Haryanta menjelaskan bahwa mereka sudah mengajak massa aksi untuk berdiskusi tetapi ditolak.
“Pimpinan sudah berada di sini siap mendengar. Kita nggak tahu alasan penolakannya," katanya.
Bagi Haryanta insiden gerbang yang nyaris roboh bukan sesuatu yang parah dan merupakan risiko-risiko massa aksi yang berjumlah banyak.
“Saya kira kondusiflah. Jadi mungkin nanti, Minggu ini kalau info dari Kapolres kan masih banyak demo-demo yang harus kita antisipasi bersama,” jelas Haryanta.
Kepolisian Nilai Demonstrasi Berjalan Tertib
Kapolresta Yogyakarta AKBP Idham Mahdi setuju pelaksanaan aksi demontrasi berjalan lancar meski gerbang DPRD nyaris roboh. Namun ia mengingatkan insiden semacam itu bisa menyebabkan kericuhan karena berpotensi disusupi.
Idham juga berterima kasih kepada massa aksi karena telah menjaga ketertiban di kawasan Malioboro.
“Karena jalan Malioboro ini banyak masyarakat yang berkepentingan melaksanakan kegiatan ekonomi. Jadi aspirasi ini kami dari jajaran Polresta Yogyakarta ingin mengucapkan terima kasih, suasana masih cukup kondusif, semoga ke depan kit bisa sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban,” ujar Idham.