Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa turunnya indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia dalam indeks terbaru menunjukkan kegagalan pemerintahan Joko Widodo dalam memberantas korupsi.
Belum lama ini, Transparency International (TI), lembaga nirlaba asal Jerman merilis daftar IPK tahun 2022.
Dalam indeks tersebut, Indonesia mengalami penurunan peringkat dari sebelumnya di peringkat 96 menjadi 110. Penurunan tersebut terjadi setelah skor Indonesia dalam indeks tersebut turun dari 38 menjadi 34.
"Gembar-gembor narasi penguatan pemberantasan korupsi yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo tak pernah terbukti,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhan, dikutip dari CNN Indonesia.
Lebih lanjut, Kurnia melihat bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia justru mengalami kemunduran.
“Alih-alih membaik, nasib pemberantasan korupsi justru kian mundur belakangan waktu terakhir," ucapnya.
Kurnia menilai maraknya kasus korupsi di lingkup politik Indonesia dalam dua dekade ke belakang jadi salah satu variabel anjloknya IPK Indonesia versi TI.
“Bisa dibayangkan, berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 2004 sampai 2022, pelaku yang berasal dari lingkup politik, baik anggota legislatif maupun kepala daerah, menempati posisi puncak dengan total 521 orang,” ungkap Kurnia.
Hal tersebut, kata Kurnia, menandakan gagalnya program pencegahan ataupun penindakan yang dilakukan pemerintah kiwari.
Peneliti ICW tersebut juga memperinci beberapa persoalan yang membuat indeks korupsi Indonesia anjlok.
Pertama, Presiden Jokowi melemahkan KPK melalui perubahan Undangan-Undangan (UU) KPK dan adanya kesan pembiaran pemimpin bermasalah dalam lembaga antirasuah tersebut.
Kedua, pernyataan kontroversial pemerintah melalui menteri-menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.
Pendapat yang dimaksud Kurnia di atas misalnya pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang meminta agar aparat penegak hukum untuk tidak menindak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.
Selain itu, komentar kontroversial juga pernah dinyatakan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, yang menilai operasi tangkap tangan (OTT) KPK berdampak terhadap citra negara.
Tidak hanya itu Luhut juga meminta KPK agar tidak kerap melakukan OTT, menurutnya, ketika sistem digitalisasi sudah berhasil maka tidak akan ada koruptor yang berani korupsi.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo merespons penurunan IPK Indonesia ini dengan berjanji akan melakukan koreksi bersama
"Iya itu akan menjadi evaluasi dan koreksi kita bersama," kata Joko Widodo di Pasar Baturiti, Tabanan, dikutip dari CNN Indonesia.