Jadikan Anwar Ibrahim sebagai PM Malaysia, Harapan Akhiri Guncangan Politik?

24 Nov 2022 18:11 WIB

thumbnail-article

Pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim menghadiri konferensi pers di luar Istana Nasional, di Kuala Lumpur, Malaysia 22 November 2022. REUTERS/Hasnoor Hussain

Penulis: Husein Abdulsalam

Editor: Frendy

Anwar Ibrahim sah menjadi perdana menteri Malaysia ke-10 pada Kamis, (24/11/2022).

Anwar merupakan pemimpin Pakatan Harapan (PH), koalisi partai dengan perolehan kursi terbanyak di parlemen hasil Pemilihan Umum Malaysia 2022 yang digelar Sabtu (19/11/2022).

Pengawas Rumah Tangga Kerajaan Istana Negara, Ahmad Fadil Shamsuddin mengatakan keputusan Anwar Ibrahim menjadi perdana menteri diambil setelah Yang Dipertuan Agung Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertemu khusus dengan raja negara-negara bagian di Malaysia.

“Penunjukan itu diputuskan setelah Yang Mulia (Yang Dipertuan Agung) mempertimbangkan pendapat para Raja-raja Melayu yang mengadakan pertemuan khusus di Istana Negara hari ini untuk membuat keputusan terbaik untuk kepentingan dan kesejahteraan negara dan rakyat,” ujar Ahmad Fadil Shamsuddin, dilansir Bernama, Kamis (24/11/2022).

Mengurai Buntu Setelah Pemilu

Pemilihan Umum Malaysia 2022 (GE15) seharusnya dilaksanakan pada 2023. Namun, digelar lebih awal usai Perdana Menteri Malaysia ke-9, Ismail Sabri Yaakob, mengundurkan diri pada Oktober 2022.

Di GE15, tidak ada satu partai memperoleh kursi mayoritas.

Ada 222 kursi di Parlemen Malaysia. Partai atau koalisi partai perlu memperoleh 112 kursi agar dapat membentuk pemerintahan (mayoritas sederhana) dalam sistem parlementer Malaysia.

Pakatan Harapan (PH), koalisi partai yang dipimpin Anwar Ibrahim, memperoleh kursi terbanyak, yakni 82 kursi.

Di urutan kedua, koalisi Perikatan Nasional (PN) pimpinan Muhyiddin Yassin mendapatkan 73 kursi. Sisanya adalah koalisi Barisan Nasional (30 kursi), Gabungan Parti Sarawak (23 kursi), dan partai lainnya (13 kursi).

Straits Times melaporkan Raja Malaysia berusaha mengajak PH dan PN untuk menjalankan pemerintahan persatuan. Namun, tidak terjadi kesepakatan.

Kebuntuan politik terurai setelah pada Kamis (24/11) pagi pimpinan UMNO menyatakan akan bergabung untuk membentuk pemerintahan persatuan dengan PH.

UMNO merupakan anggota koalisi Barisan Nasional. Keputusan UMNO ini dikabarkan akan diikuti anggota Barisan Nasional lainnya.

Guncang Harapan Karena Langkah Sheraton

Terpilihnya perdana menteri yang baru ini merupakan pembuktian bagi PH yang telah menjadi oposisi selama 2 tahun terakhir, meskipun menang di Pemilu Malaysia 2018.

Di Pemilu Malaysia 2018, koalisi PH beranggotakan Partai Keadilan Rakyat (PKR) yang dipimpin Anwar Ibrahim, Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) dengan tokohnya Mahathir Mohammad, serta Partai Tindakan Demokratik dan Partai Amanah Negara. 

PH juga beraliansi dengan Partai Warisan Sabah dan UMKO di wilayah Sabah.

Koalisi ini mengantarkan Mahathir Mohamad menjadi perdana menteri Malaysia ke-7. Mahathir merupakan politisi senior yang sebelumnya menjabat perdana menteri Malaysia selama 22 tahun, dari 1981 hingga 2003.

Guncangan politik muncul pada Februari 2020. Mahathir mengundurkan diri sebagai perdana menteri. PPBM kemudian keluar dari Pakatan Harapan. Lalu, Sebelas anggota parlemen keluar dari PKR dan membentuk blok independen. 

Di Malaysia, peristiwa itu biasa dijuluki Langkah Sheraton ('Sheraton Move'), merujuk kepada hotel tempat makan malam pembentukan koalisi pemerintahan baru yang mengantarkan Pemimpin PPBM Muhyiddin Yassin jadi perdana menteri Malaysia ke-8. 

Muhyiddin membentuk pemerintahan bermodal koalisi Perikatan Nasional tapi hanya bertahan 17 bulan. Jabatan perdana menteri lalu beralih ke Ismail Sabri Yaakob dari koalisi Barisan Nasional yang bertahan 14 bulan.

 

Apa Komentarmu?

Tulis komentar

ARTIKEL TERKAIT

VIDEO TERKAIT

KOMENTAR

Latest Comment

Belum ada komentar

Jadilah yang pertama mengirimkan komentar untuk bertukar gagasan dengan pengguna lainnya

TERPOPULER