Presiden Joko Widodo membuka opsi memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia sampai 20 tahun lagi. Opsi ini disertai dengan syarat yaitu tambahan saham 10% bagi Indonesia yang kini telah memiliki mayoritas saham Freeport sebanyak 51%.
“Saya senang mendengar pembahasan penambahan 10% saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah capai tahap akhir,”ujar Jokowi pada Selasa (14/11/2023), sehari setelah pertemuannya dengan Chairman Freeport McMoRan, Richard Adkerson di Amerika Serikat.
Pada Juni 2023, Presiden Jokowi meminta agar kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia bisa bertambah melampaui 51%. Pemerintah terus mengupayakan pembicaraan tentang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang mensyaratkan agar Freeport melepas saham kembali ke pemerintah.
Perpanjang izin demi ketersediaan bahan baku
Diketahui, kontrak IUPK PT Freeport Indonesia baru berakhir pada 2041 mendatang. Namun, perusahaan tersebut sudah mulai mengajukan perpanjangan IUPK mulai tahun ini. Terkait hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif tengah menyiapkan aturannya.
Perpanjangan izin ini guna menjamin ketersediaan bahan baku. Menurut Arifin, sepanjang sumber mineral masih ada dan fasilitas smelter sudah terintegrasi, maka perpanjangan bisa dilakukan sesuai undang-undang yang berlaku.
“Memang sudah termasuk sebetulnya dalam aturan, sehingga memang aturan turunannya yang sekarang lagi kita siapin,” ujar Arifin pada Jumat (26/5/2023), dikutip dari detik.
Sebelum memperpanjang kontrak, pemerintah mengajukan dua syarat yang harus dipenuhi oleh PT Freeport Indonesia. Syarat pertama adalah membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) baru di Papua. Sementara syarat kedua yaitu penambahan saham 10% ke pemerintah melalui induk holding BUMN tambang, MIND ID.
“Kita minta bahwa harus smelter itu ada di Papua. Kenapa? Karena itu menyangkut kedaulatan dan harga diri orang Papua juga,”ujar Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pada Jumat (30/6/2023).
Dengan begitu, kepemilikan saham pemerintah di Freeport mencapai 61% setelah izin operasi diperpanjang pada tahun 2041. Presiden Jokowi menargetkan langkah kepemilikan saham Indonesia sebanyak 10% ini bisa selesai pada akhir November 2023.
“(Saya harap) selesai di akhir bulan ini,”pungkas Presiden Jokowi.