PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyatakan hingga kini belum ada kenaikan tarif Transjakarta, meskipun terdapat wacana naiknya tarif berdasarkan status ekonomi dan domisili penumpang.
Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transjakarta Wibowo menyatakan, sejauh ini tarif bus Transjakarta masih sama dan belum mengalami perubahan.
"Tarif Transjakarta masih Rp3.500. Belum berubah," ungkap Wibowo pada Senin (25/9/2023), dikutip dari CNN Indonesia.
Bermula dari wacana Dirut Transjakarta
Wacana kenaikan tarif Transjakarta sesuai taraf ekonomi dan domisili penumpang bermula dari wacana Direktur Utama PT Transjakarta Welfizon Yuza ketika menjelaskan sistem tiket berbasis akun atau account based ticketing (ABT) Transjakarta beberapa waktu lalu.
Sistem tersebut merupakan sistem pembelian tiket Transjakarta melalui aplikasi dan kini tengah diuji coba secara terbatas di Jakarta.
Welfizon menyatakan bahwa wacana kenaikan tarif Transjakarta sesuai taraf ekonomi dan domisili penumpang dapat dilakukan setelah sistem ABT telah dilakukan.
Wacana tersebut, menurut Welfizon, dapat menjadi alternatif untuk memastikan subsidi tiket Transjakarta tepat sasaran.
“Nantinya tarif akan disesuaikan berdasarkan status ekonomi, dan KTP domisili. Itu next-nya, nanti konsepnya dengan ABT itu di mana-mana di seluruh dunia, konsep subsidi itu sekarang makin tepat sasaran,” kata Welfizon di Cikini, Jakarta Pusat pada Selasa (19/9), dikutip dari Tempo.co.
Hal tersebut, menurutnya, dapat dilakukan dengan mengintegrasikan aplikasi pemesanan tiket dengan data kependudukan.
“Bisa jadi ada orang, X misalnya, dengan penghasilan sekian, dia harusnya mendapatkan tiket non-subsidi. Jadi kalau Transjakarta, misalnya biaya produksinya Rp 15 ribu, dia harus bayar Rp 15 ribu,” ujar Welfizon menjelaskan.
Kenaikan tarif Transjakarta belum dibahas di rapat DPRD
Meskipun wacana kenaikan tarif Transjakarta telah tersebar secara luas, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Taufik Azhar menyatakan bahwa hal tersebut belum dibahas di rapat DPRD.
Akan tetapi, Taufik sendiri menyambut positif jika wacana penyesuaian tarif Transjakarta dengan status ekonomi dan domisili penumpang melalui sistem ABT diberlakukan.
"Kalau saya sih dalam hal ini setuju-setuju saja. Karena tidak bisa mengandalkan public service obligation [PSO] terus. PSO tidak mungkin dengan kebutuhan masyarakat di Jakarta," kata Taufik, dikutip dari CNN Indonesia.
Menurutnya, hal tersebut diperlukan dan sangat dibutuhkan ke depannya seiring status Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
"Kita butuh juga supaya moda transportasi ini lebih baik, polusi udaranya juga menghilang, itu yang kita harapkan," ungkap Taufik.