Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa negara lain tidak boleh campur tangan dalam upaya pembebasan Philip Mark Mehrtens, pilot Susi Air yang disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.
“Apa pun taruhannya tidak boleh masuk internasional ke situ,” kata Mahfud dalam rapat koordinasi sinergitas pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan untuk menyukseskan Pemilu 2024 di Hotel Westin Jakarta, Senin (29/5/2023), seperti dilansir dari Antaranews.com.
Menurut Mahfud, jika pemerintah menerima bantuan dari negara lain maupun LSM internasional, dikhawatirkan akan ada campur tangan di berbagai persoalan domestik lainnya.
“Dengan demikian, kita tolak setiap upaya campur tangan internasional yang disodorkan LSM internasional, kita ndak (mau),” ujar Mahfud.
Tantangan aparat keamanan
Penyanderaan pilot Susi Air merupakan salah satu isu faktual di kawasan Papua yang menjadi tantangan tersendiri bagi TNI dan Polri dalam upaya melakukan pengamanan pada Pemilu 2024 mendatang.
Selain penyanderaan terhadap Mehrtens, Mahfud juga menyoroti banyaknya pembunuhan warga sipil serta gangguan keamanan di berbagai titik seperti bandara dan kantor pemerintah.
Selain itu, belum lama ini dilakukan pemekaran daerah yang menghasilkan pembentukan setidaknya empat daerah otonomi baru (DOB) tingkat provinsi di Papua.
Sebagaimana diketahui, Mehrtens yang merupakan pilot Susi Air disandera sejak 7 Februari oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya.
Dirinya disandera sesaat setelah mendaratkan pesawat di Lapangan Terbang Paro, Kabupaten Nduga.
Memulai pembicaraan tentang kemerdekaan Papua
Terbaru, KKB mengancam akan menembak Mehrtens jika tuntutan mereka untuk memulai pembicaraan tentang kemerdekaan Papua tidak segera dipenuhi.
Dalam video yang beredar, Mehrtens tampak memegang bendera Bintang Kejora dan dikelilingi oleh anggota KKB yang memegang senapan serbu.
Mehrtens berbicara ke arah kamera dan mengatakan bahwa KKB menginginkan negara-negara selain Indonesia untuk terlibat dalam dialog terkait kemerdekaan Papua.
Jika dialog tidak dilaksanakan dalam dua bulan, KKB mengancam akan menembak Mehrtens.
"Jika itu tidak terjadi dalam dua bulan, maka mereka mengatakan mereka akan menembak saya," kata Mehrtens dalam video tersebut.