Partai Nasdem mengingatkan penilaian menteri sebagai pembantu presiden mesti didasarkan pada kinerja, bukan manuver partai politik.
Hal ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate sekaligus Sekretaris Jendral DPP Partai Nasdem saat dimintai tanggapan soal wacana reshuffle kabinet yang mencuat usai partainya mendeklrasikan Anies R. Baswedan sebagai bakal calon presiden.
"Yang harus selalu diingat ini bukan soal satu dua partai, ini soal kinerja kabinet yang dinilai presiden," kata Johnny di Jakarta, Ahad (9/1/2023).
Johnny mengatakan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden yang dilindungi konstitusi. Seluruh partai harus menjaga hak konstitusional tersebut.
Lebih Kental Unsur Politik Ketimbang Kinerja
Partai yang cukup aktif mendorong agar Jokowi melakukan reshuffle kabinet sekaligus meminta Partai Nasdem sukarela menarik diri dari kabinet ialah PDI Perjuangan.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat bahkan spesifik meminta dua pos menteri Nasdem di Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dievaluasi karena mereka nilai tak berkinerja positif.
Adi Prayitno, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik mengatakan serangan PDI Perjuangan ke Partai Nasdem lebih kental dengan isu politik ketimbang kinerja.
“Dengan itu memang wacana reshuffle ke depan memang memiliki tendensi dan motif politik yang ketara dibandingkan kinerja. Karena kalau bicara kinerja, banyak menteri-menteri lain yang harus juga dievaluasi” kata Adi saat dihubungi Narasi, Kamis (5/1/2023).
Bukan cuman PDI Perjuangan, Adi melihat Jokowi juga menunjukkan gesture tidak senang dengan keputusan Partai Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai bakal calon presiden.
Hal ini misalnya tampak dari video Jokowi menolak rangkulan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, juga absennya Jokowi saat Nasdem berulang tahun.
“Ini simbol ketidaksetujuan atas manuver Nasdem mengusung Anies. Karena perlakuan Jokowi ini beda dengan partai lain. Jokowi hadir ke Perindo, ke Golkar, ke Hanura. Bahkan Jokowi datang ke acara HIPMI. Tetapi Jokowi tidak hadir ke Nasdem. Hal-hal ini yang indikasi bahwa isu reshuffle ini tebal dengan muatan politik.”
Bisa Jadi Manuver Playing Victim
Kendati demikian Jokowi juga masih berhitung perihal momentum mendepak para kader Partai Nasdem dari kabinet. Pasalnya, Nasdem yang tidak ingin mundur secara sukarela dari kabinet bisa saja memainkan politik playing victim apabila didepak dari kabinet.
"Pada saat yang bersamaan, Nasdem juga bisa memanfaatkan reshuffle ini sebagai bentuk bukti bahwa Nasdem dizolimi dan dikriminalisasi hanya karena usung Anies di 2024," kata Adi.
"Nasdem bisa profiling sebagai partai yang dikeluarkan kabinet hanya karna mendukung Anies. Ini suatu hal yang bisa diolah untuk menjadi limpahan suara publik."
Terlepas dari taktik poltik playing victim semacam itu, Adi mengatakan kursi menteri memang merupakan sumber daya yang penting bagi sebuah partai. Hal ini tentu saja membuat Partai Nasdem tidak akan begitu saja meninggalkan pos menteri yang dimilikinya di kabinet.
"Kehilangan menteri pasti kehilangan kemewahan untuk mengakses jejaring kekuasaan ekonomi politik. Menjadi menteri itukan Nasdem bisa mengkapitalisasi kinerja menteri sebagai kinerja partai dan juga jaringan akses yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kalau menterinya diganti, saya kira itu akan hilang," kata Adi.