Sejak kendali Pemerinta Provinsi DKI Jakarta dipegang Pj Gubernur Heru Budi Hartanto, PDI Perjuangan tak pelit pujian.
Sekretaris Jendral DPP PDI Perjuangan Hasto Kristyanto misalnya saja mengapresiasi bagaimana Heru melanjutkan program-program Pemprov DKI di era Jokowi, Basuki Tjahja Purnama (Ahok), hingga Djarot.
Hasto bahkan mengklaim kinerja Heru telah mendapat apresiasi masyarakat lewat survei.
Heru Budi Hartono ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2022 usai masa jabatan Gubernur Anies Baswedan selesai. Heru yang juga Kepala Sekretariat Presiden akan menjadi gubernur hingga Pilkada 2024 serentak mendatang.
Saat Hasto memuji Heru karena melanjutkan program-program Jokowi, Ahok, dan Djarot, sebagian publik juga menyorot sejumlah kebijakan Anies yang dibatalkan Heru.
Kebijakan-kebijakan itu misalnya:
- Mengganti Direksi PT MRT Jakarta dan PT JakPro.
- Menghapus Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
- Mengganti logo dan slogan DKI Jakarta.
- Mengurangi program WiFi gratis di Jakarta atau JakWifi dari total 3.500 titik menjadi 1.263 titik.
Soal pengurangan JakWifi yang berlaku per Januari 2023 disebabkan pengajuan anggaran Rp174 miliar dikurangi menjadi Rp56 miliar.
Jakarta Memang Barometer Pembangunan
Trubus Rahardiansyah, peneliti kebijakan publik dari Universitas Trisakti mengatakan perubahan arah kebijakan dari satu gubernur ke gubernur lain sebenarnya hal lumrah.
Pasalnya setiap pemimpin akan membawa agenda prioritas yang ingin dicapai. Kendati demikian, Trubus memahami jika perubahan kebijakan juga rentan menuai kritik bernada politis.
“Dalam arti bahwa seorang pemimpin punya visi misi membawa perubahan di dalam tingkat kesejahteraan masyarakat. Tapi persoalannya, perubahan tersebut bisa dimaknai dari kubu yang berbeda.” kata Trubus saat dihubungi Narasi, Senin (9/1/2023).
Trubus mengatakan kritik atau pujian soal kebijakan di Jakarta kerap dikaitkan tendensi politis lantaran peran sentral ibu kota sebagai barometer pembangunan nasional.
Apalagi kadang kritik itu memang dipicu oleh perubahan-perubahan kebijakan yang tak signifikan seperti mengganti logo dan slogan DKI Jakarta era Anies dari “Maju Kotanya, Bahagia Warganya” menjadi “Sukses Jakarta untuk Indonesia” oleh Pj Gubernur Heru.
“Nah itu kan sesuatu yang menurut saya boleh dilakukan, tapi tidak terlalu perlu, masih bisa melanjutkan saja yang sebelumnya. Toh tingkat kebahagiaan Jakarta sedang dalam penurunan jadi cocok harusnya (slogan lama)” ujarnya.
Trubus mengatakan perubahan kebijakan juga bisa dibaca sebagai cara pemimpin menunjukkan eksistensi dan citra baru dari pemimpin sebelumnya.
“Misalnya tentang penanganan banjir, Anies tidak mau betonisasi, lebih suka naturalisasi. Itu ya secara politik ‘balas dendam’ juga“ sebutnya.