Peran Jokowi di Balik Konflik Partai Demokrat yang Berujung Salaman Moeldoko dan AHY

27 Februari 2024 08:02 WIB

Narasi TV

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (kedua kanan) berjabat tangan dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kiri) disaksikan Menteri LHK Siti Nurbaya (kedua kiri) dan Menkopolhukam Hadi Tjahjanto menjelang Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/tom.

Penulis: Jay Akbar

Editor: Akbar Wijaya

Ada peristiwa menarik yang menyita perhatian wartawan dan sejumlah menteri sebelum sidang kabinet paripurna yan dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (26/2/2024) dimulai.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersalaman dengan Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Padahal sebelumnya mereka terlibat perseteruan sengketa kepengurusan Partai Demokrat.

Apa makna salaman ini bagi Moeldoko yang pernah diangkat menjadi Panglima TNI oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)?

“Ini kan biasa saja. Namanya juga rekan kabinet, ini biasa,” kata Moeldoko dikutip Antara saat menanggapi pertemuan dan jabat tangannya dengan AHY.

Moeldoko menekankan sengketa kepengurusan partai yang pernah melibatkan dirinya dan AHY tidak boleh mengganggu hubungan kerja di pemerintahan.

“Kerja tetap (tidak terganggu). Tidak ada alasan apa pun, kita berbicara efektivitas pemerintah,” ujar Moeldoko.

Moeldoko juga mengatakan siap mengundang AHY selaku Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk rapat bersama dengan KSP terkait aduan masyarakat soal pertanahan.

Pada kesempatan terpisah AHY mengatakan dirinya memang bersalaman dengan semua jajaran Kabinet Indonesia Maju termasuk Moeldoko.

“Salaman saja tadi,” kata AHY.

AHY menganggap jabat tangan itu sebagai hal biasa untuk menyambung silaturahmi dirinya selaku menteri baru dengan jajaran Kabinet Indonesia Maju.

“Ya biasa saja seperti orang bersalaman, nggak ada masalah,” ujarnya.​​​​​​​

AHY mengatakan siap melakukan koordinasi atau rapat dengan KSP di masa-masa mendatang.

AHY menekankan ingin menjadi bagian utuh dari pemerintahan.

“Saya tidak ingin membesar-besarkan apa yang sudah lewat. Karena kalau itu, berarti kita nggak maju-maju dong. Yang jelas semua sudah kami lewati sebuah bagian dari perjalanan politik dari perjalanan Partai Demokrat juga, ujarnya.

Menurut dia, sengketa kepengurusan partainya menjadi sebuah hal berharga untuk dijadikan pembelajaran.

AHY mengatakan saat ini dirinya ingin fokus bersama anggota kabinet yang lain untuk menyukseskan pemerintahan.

Ada Peran Jokowi

Pengamat politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengatakan momen pertemuan dan jabat tangan antara Moeldoko dan AHY tidak terlepas dari peran Jokowi.

"Di sini Pak Jokowi menjadi representasi, ya, yang seperti beliau sampaikan beliau menjadi jembatan buat semua politisi yang berbeda. Akan tetapi, sebenarnya beliau yang mendesain itu," kata Cecep saat dihubungi Antara dari Jakarta, Senin (26/2/2024).

Cecep mengatakan langkah Jokowi menarik AHY masuk ke dalam kabinet turut andil menyatukan AHY dan Moeldoko yang sebelumnya terlibat sengketa kepengurusan Partai Demokrat.

"Ketika Demokrat masuk ke dalam kabinet, akhirnya diakomodasi ke kabinet oleh Jokowi, itu 'kan hak prerogatif presiden. Mau enggak mau Moeldoko, meskipun pernah berkonflik dengan AHY, akhirnya menerima AHY juga. Jadi, peran Jokowi ini kuat untuk menyatukan dua pihak yang pernah berseteru," ujarnya.

Sebelum bergabung ke pemerintahan, Partai Demokrat sempat menyeret nama Jokowi dalam konflik perebutan pengurus antara AHY dengan Moeldoko. Mereka mempertanyakan apa salah SBY ke Jokowi sehingga Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko terus dibiarkan berupaya mengambil alih partai.

“Apa sih salahnya Pak SBY ke Pak Jokowi? Mengapa orang ini (Moeldoko) terus ada di Istana? Tegurlah upaya dia ambil alih Demokrat,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra kepada Narasi, Senin (5/6/2023).

Herzaky mengingatkan manuver politik yang dilakukan Moeldoko untuk mengambilalih Partai Demokrat tak bisa disebut sebagai dualisme kepemimpinan.

Pasalnya, terang Herzaky, Moeldoko tidak pernah dilantik menjadi anggota Partai Demokrat dan tidak memiliki struktur kepengurusan di level pusat, provinsi, maupun kabupaten/ kota.

"Ini bukan dualisme. Kalau dualisme di mana kantor pengurusnya dia, siapa pengurusnya, apa kegiatannya?," ujar Herzaky.

Tak Ingin Diganggu

Herzaky mengatakan Partai Demokrat tidak meminta Presiden Jokowi membalas jasa-jasa politik yang pernah dilakukan SBY. Ia hanya ingin presiden memperlakukan Partai Demokrat sebagai partai yang sah dan berdaulat.

“Jangan [biarkan Demokrat] diganggu-ganggu [KSP] karena itu akan merusak martabat presiden. Kami ingin Pak Jokowi bisa softlanding di akhir kekuasaan,” ujar Herzaky.

KSP Moeldoko saat ini tengah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan pengadilan tingkat 1 dan tingkat 2 terkait kepengurusan DPP Partai Demokrat.

Dilansir dari laman kepaniteraan MA, permohonan PK Moeldoko masuk pada Senin, 15 Mei 2023 dan teregister dengan nomor perkara: 128 PK/TUN/2023. Namun belum ada majelis hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut.

Presiden Jokowi belum sekalipun memberikan pernyataan terbuka terkait manuver Moeldoko yang ingin mengambil alih Partai Demokrat kendati ia merupakan salah satu pembantu utama presiden.

 

NARASI ACADEMY

TERPOPULER

KOMENTAR