Partai Demokrat menegaskan upaya pengambilalihan partai yang dilakukan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko bukanlah dampak dari dualisme kepengurusan partai pascakongres di Jakarta yang menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum periode 2020-2025.
Sebab menurut Partai Demokrat, Moeldoko secara de facto maupun de jure bukanlah kader atau bagian dari Partai Demokrat.
"Ini bukan dualisme, kacau kalau dibilang dualisme," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra kepada Narasi, Senin (5/6/2023).
Herzaky mengatakan untuk bisa disebut sebagai dualisme maka seyogyanya KSP Moeldoko harus memiliki kepengurusan di level pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota.
Hal itu seperti yang biasanya terjadi dalam sejarah perpecahan partai di Indonesia.
" Kalau sejarah partai yang pecah mereka itu berantem di kongres, pendukung tidak berspekat pecah dualisme itu ada kantor di daerah," kata Herzaky.
Namun nyatanya, kata Herzaky, hingga saat ini tidak jelas di mana kantor dan siapa saja pengurus Partai Demokrat versi Moeldoko.
"Di mana kantor DPP-nya? Di mana kantor pengurus daerahnya? Siapa pengurusnya? Apa aktifitas para pengurus Demokrat Moeldoko?" tanya Herzaky.
Herzaky mengatakan Moeldoko tidak pernah dilantik menjadi kader Partai Demokrat. Kalau pun ada pelantikan, ia memastikan pelantikan itu tidak sah karena tak dilakukan oleh struktur pengurus partai yang benar.
"Moeldoko itu ketum bodong, gak sah, de facto tidak ada," katanya.
Ia lalu mengumpamakan upaya Moeldoko mengambilalih Partai Demokrat seperti orang yang tak pernah kuliah namun ingin menjadi ketua BEM.
"Ibaratnya, orang gak pernah jadi mahasiswa UI tau-tau mau jadi Ketua BEM UI, gimana ceritanya?" ujar Herzaky.
Herzaky mengklaim upaya mengambilalih Partai Demokrat merupakan bagian dari skenario untuk menggagalkan pencalonan presiden Anies Baswedan dan menghacurkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang terdiri dari Demokrat, PKS, dan Nasdem.
"Ini kan bagian dari upaya membegal Anies Baswedan. Kalau Partai Demokrat diambil alih Moeldoko akan bergeser pencapresan dari Anies ke yang lain," kata Herzaky.
Terlepas dari manuver Moeldoko, Herzaky juga mempertanyakan mengapa Presiden Jokowi hingga sekarang masih terus membiarkannya menjabat sebagai kepala staf presiden.
“Apa sih salahnya Pak SBY ke Pak Jokowi? Mengapa orang ini (Moeldoko) terus ada di Istana? Tegurlah upaya dia ambil alih Demokrat,” kata Herzaky.
Herzaky lalu menyebut sejumlah jasa politik yang pernah diberikan SBY kepada Jokowi. Apa saja itu? Baca artikel selanjutnya.
Moeldoko tengah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung (MA) setelah upayanya manuvernya menggelar Kongres Luar Biasa di Deli Serdang tidak mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
Upaya PK ini ia tempuh lantaran gugatannya untuk mendapat pengakuan sebagai ketua umum Partai Demokrat telah ditolak di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di tingkat banding, hingga kasasi di Mahkamah Agung.