Kesulitan mengakses sanitasi saat menstruasi masih banyak dirasakan oleh perempuan. Apalagi jika perempuan sedang berada di pengungsian, daerah bencana, dan daerah konflik. Kondisi seperti ini disebut sebagai period poverty.
Period poverty atau kemiskinan menstruasi adalah masalah yang timbul karena kurangnya akses perempuan ke produk menstruasi. United Nations Population Fund mendefinisikan period poverty sebagai kondisi dimana perempuan berpenghasilan rendah berjuang membeli produk menstruasi.
Akses terhadap produk menstruasi ini di antaranya adalah kesulitan mendapatkan atau membeli pembalut, tampon, menstrual cup, akses toilet, serta penanganan limbah produk menstruasi.
Penyebab period poverty
Penyebab period poverty adalah kemiskinan. Bayangkan saja, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan upah di bawah Rp2.000.000?
Sedangkan harga pembalut tergolong tidak murah. Tak heran jika perempuan memilih menggunakan 1 pembalut selama seharian agar stok pembalutnya tidak cepat habis.
Stigma masyarakat juga turut andil dalam masalah period poverty. Masyarakat masih menganggap menstruasi adalah topik yang tabu dibicarakan. Hal tersebut tentu membuat mitos soal menstruasi banyak berkembang sehingga membatasi perempuan untuk mengakses hal yang sangat krusial baginya.
Kode-kode seperti “roti jepang” untuk menyebut pembalut adalah satu dari banyaknya mitos menstruasi. Belum lagi stigma bahwa perempuan yang menstruasi adalah “kotor” sehingga membuatnya harus diasingkan.
Menurut UNICEF Indonesia, 25% remaja perempuan tidak ingin membicarakan tentang menstruasi sebelum menstruasi pertama. Sedangkan 17% remaja perempuan tidak menyadari bahwa menstruasi adalah tanda pubertas.
Stigma tersebut juga berkaitan dengan pemenuhan hak mendapat informasi terkait kesehatan reproduksi. Apabila perempuan tidak diberi edukasi terkait hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR), maka mereka akan mengalami kesulitan menghadapi menstruasi.
Masalah akibat period poverty
Apabila period poverty tidak segera ditangani, maka akan menimbulkan banyak masalah, terutama kesehatan dan sosial. Berikut masalah yang timbul akibat period poverty:
- Perempuan rentan mengalami kehamilan tidak diinginkan (KTD).
- Infeksi saluran kemih dan reproduksi pada perempuan.
- Pernikahan anak.
- Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- Langgengnya stigma terhadap perempuan menstruasi.
Krisis pembalut di Indonesia
Krisis pembalut adalah masalah nasional yang harus segera diatasi. Tahun 2020, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2020 menghapus komponen pembalut dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan upah minimum di seluruh Indonesia.
Aturan tersebut ditandatangani oleh Menaker Ida Fauziyah. Walaupun ia adalah perempuan, namun kebijakannya tidak berpihak terhadap perempuan.
Ia justru menghapus pembalut dari daftar KHL dan menggantinya dengan korek kuping (cotton bud). Padahal, kebutuhan akan pembalut sudah diperjuangkan gerakan buruh dan gerakan perempuan sejak dulu.
Belum lagi masalah stigma terhadap perempuan yang menstruasi menyebabkan mereka merasa ‘tidak aman’ ketika akan mengganti pembalut atau kain menstruasi di tempat umum.
Selain tidak ingin dianggap kotor, kebersihan air dan toilet juga membuat mereka ragu untuk mengganti pembalutnya.
Pemerintah Indonesia seharusnya belajar dari pemerintah di Skotlandia, Selandia Baru, Kenya, Uganda, dan Botswana. Mereka sudah mencanangkan program pembalut gratis bagi perempuan di sekolah maupun universitas. Bahkan, Pemerintah Skotlandia mengesahkan Undang-Undang Product Bills yang mengatur tentang pembalut gratis untuk perempuan.