Tudingan politik dinasti Jokowi semakin mencuat saat MK membuka celah bagi Gibran Rakabuming yang berusia 36 tahun untuk maju dalam Pilpres 2024 pada Senin (16/10/2023) lalu.
Dugaan Presiden Joko Widodo tengah membangun dinasti politik kian santer ketika bakal capres dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mengumumkan bahwa dirinya akan berpasangan dengan Gibran di pemilihan presiden mendatang pada Minggu (22/10).
Baru-baru ini, Prabowo Subianto memberikan komentar mengenai dinasti politik Jokowi tersebut.
Mantan Pangkostrad tersebut tak menampik dugaan pembentukan dinasti politik Jokowi, ia juga berpendapat bahwa tidak ada tidak ada yang salah dengan dinasti politik selagi bertujuan untuk berbakti pada rakyat.
"Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, salahnya di mana? Jadi berpikir yang baik, berpikir yang positif," ujar Prabowo usai Rapimnas di Hotel Dharmawangsa pada Senin (23/10), mengutip Antara.
Sebut dirinya juga berasal dari dinasti politik
Menteri Pertahanan itu juga mengungkapkan bahwa praktik politik dinasti sudah biasa terjadi di Indonesia.
Ia juga menyatakan bahwa dirinya juga berasal dari dinasti politik. Prabowo mengatakan ayahnya, Soemitro, dan kakeknya, Margono, pun telah lama berjuang untuk Indonesia.
"Kita semua dinasti, saya dinasti, saya anak Sumitro, kakek saya Margono Djojohadikusumo. Paman saya gugur untuk Republik Indonesia, kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat," jelas Prabowo.
Meskipun begitu ia menilai bahwa selama ini ia tidak pernah menggunakan sarana dan prasarana negara dalam melakukan dinas dan urusan partainya.
"Saya sendiri tidak perlu pakai sarana-prasarana negara. Saya sendiri untuk kepentingan dinas pakai sarana sendiri kita harus memberikan contoh," tambah Prabowo lagi.
Tanggapan Jokowi tentang dinasti politik keluarganya
Menanggapi dugaan pembentukan dinasti politik, Joko Widodo sendiri menyatakan bahwa ia mempersilakan masyarakat menilai situasi politik yang berkembang kini.
"Itu kan masyarakat yang menilai,” kata Jokowi usai menghadiri peresmian Pembukaan Investor Daily Summit 2023 di Jakarta, Selasa (24/10), dikutip dari Antara.
Lebih lanjut, Presiden Indonesia ketujuh tersebut menjelaskan bahwa penentuan terbentuknya dinasti sebagaimana ditudingkan itu ada di tangan rakyat, bukan dirinya.
“Dan dalam pemilihan pun, baik di pilkada, pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, pemilihan presiden, itu semuanya yang memilih, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat, bukan kita, bukan elit, bukan partai," kata Jokowi melanjutkan.
Pemilihan Gibran sebagai cawapres yang mendampingi Prabowo pasca putusan MK pada 16 Oktober lalu sebenarnya merupakan salah satu indikasi bangkitnya politik dinasti Jokowi.
Tudingan tersebut bermula sejak Pilkada 2020 lalu, ketika Gibran yang mana merupakan putra sulung Jokowi maju sebagai calon Wali Kota Surakarta dan diusung sembilan partai berbeda.
Ia maju dalam Pilkada Surakarta kendati baru setahun menjadi kader PDIP.
Gibran kala itu menang dalam Pilkada, berhasil meraih 86,5 persen suara dibandingkan satu-satunya lawan Gibran, yakni pasangan Bagyo Wajyono dan FX Suparjo yang maju tanpa diusung partai manapun, alias dari jalur independen.
Tak hanya Gibran, dalam Pilkada 2020, menantu Jokowi, Bobby Nasution, juga maju sebagai calon Wali Kota Medan.
Bobby, yang berpasangan dengan Aulia Rachman, diusung dan didukung oleh 15 partai politik di Medan.
Ia kemudian berhasil meraih 53,5 persen suara. Perolehan tersebut cukup untuk mengalahkan pasangan Akhyar Nasution dan salman Alfarisi yang diusung oleh dua partai.
Tak hanya keduanya, putusan MK pada 16 Oktober 2023 lalu dipandang kontroversial karena Ketua MK yang memimpin jalannya sidang kala itu, Anwar Usman, merupakan adik ipar Jokowi.
Anwar menjadi adik ipar Jokowi setelah melangsungkan pernikahan dengan adik kandung Jokowi bernama Idayati pada 26 Februari 2021 lalu.
Pada 15 Mei 2023 lalu, dirinya terpilih kembali sebagai Ketua MK setelah melalui mekanisme voting.
Hal tersebut membuatnya menjabat sebagai Ketua MK sejak 2015 hingga kini, dan masih memiliki masa jabatan hingga 2028 mendatang.
Kemudian, pada 25 September 2023 lalu, giliran putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, yang mulai terjun ke politik dan ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
KOMENTAR
Latest Comment