Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan meminta kebijakan ni dibatalkan karena dinilai akan memberatkan masyarakat.
"Kami melihat jika ini diterapkan, lagi-lagi masyarakat yang harus menanggung beban," kata Edi saat dikonfirmasi Antara di Jakarta, Kamis (12/1/2023).
Akademisi Universitas Bhayangkara Jakarta itu mengatakan kebijakan ini bukan hanya memberatkan pemilik kendaraan tapi masyarakat juga yang tidak mempunyai kendaraan.
Salah satu contohnya adalah penumpang taksi daring yang juga harus menanggung biaya tambahan ketika harus melewati jalur tersebut.
"Kebijakan jalan berbayar pada 25 ruas jalan di Ibu Kota itu semakin memberatkan rakyat dan hanya memindahkan kemacetan ke jalan yang tidak berbayar," ujarnya.
Anggota Komisi Kepolisian Nasional periode 2012-2016 itu juga mengatakan selama ini sudah ada kebijakan ganjil-genap yang sudah diterapkan dan menurutnya kebijakan tersebut sudah merepotkan masyarakat.
Tarif ERP untuk Tingkatkan Kualitas Transportasi Umum
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo setuju-setuju saja dengan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP). Menurutnya tarif yang terkumpul dari masyarakat bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas transportasi umum.
"Prinsipnya kami setuju dengan segala upaya penanganan kemacetan. ERP bisa menjadi solusi tapi kita harus pikirkan betul manfaatnya. Karenanya kami usulkan agar pendapatan dari ERP dialokasikan untuk peningkatan kualitas transportasi umum," kata Anggara dikutip Antara dalam keterangan di Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Pimpinan Komisi Bidang Kesra DPRD DKI Jakarta tersebut, mengatakan pendapatan dari ERP misalnya bisa dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan LRT serta menambah rute dan armada bus TransJakarta.
Lebih lanjut, ucap Anggara, tujuan dari kebijakan jalan berbayar, pada dasarnya adalah pengurangan moda transportasi pribadi.
"Visinya kan jadi disinsentif bagi pengguna kendaraan pribadi agar mereka berpikir dua kali untuk naik motor atau mobil karena harus keluar biaya lebih. Kami berharap mereka berpindah ke transportasi publik agar kemacetan berkurang. Maka kita harus benahi angkutan umum kita agar lebih nyaman dan terintegrasi," tuturnya.
Menurut Anggara, jika tidak terjadi perubahan perilaku, maka ERP hanya akan menimbulkan masalah baru.
"Jika akhirnya masyarakat tetap bawa kendaraan pribadi, titik macetnya hanya akan pindah ke jalan yang tidak berbayar. Maka tetapkan saja komitmen untuk kita pakai pendapatan dari ERP untuk bikin transportasi publik agar lebih bagus," tutur Anggara.
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama mengirimkan komentar untuk bertukar gagasan dengan pengguna lainnya