Kabar mengenai Sri Mulyani yang mengungkap Pemerintah Daerah memainkan data kemiskinan, viral dan menjadi trending topik di media sosial beberapa waktu lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sulitnya mengelola data masyarakat miskin yang menerima bantuan di daerah-daerah karena adanya oknum pemerintah daerah yang memanipulasi data.
Sri Mulyani mengatakan bahwa ada oknum pimpinan di daerah yang memasukkan masyarakat ke dalam kategori miskin, bukan karena mereka benar-benar miskin, tetapi karena mereka memberikan suara pada pemilihan.
Ia mengakui bahwa hal ini adalah konsekuensi dari sistem politik di Indonesia yang menganut sistem demokrasi bebas.
Selain itu, menurutnya juga mekanisme desentralisasi memungkinkan Pemda dapat secara mandiri mengelola masyarakatnya. Namun, hal ini menjadi tantangan kompleks ketika kita membicarakan Indonesia sebagai negara kesatuan.
Mengusulkan perbaikan data
Untuk mengatasi masalah ini, Sri Mulyani menyarankan untuk memperbaiki data sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
Kementerian Keuangan bersama Bappenas telah mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) untuk segera menyelesaikan pendataan melalui program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
"Ini merupakan pengumpulan data yang menyeluruh oleh BPS yang diharapkan akan selesai pertengahan tahun ini. Bahkan untuk memulai pengumpulan data ini, butuh dua tahun bagi kita untuk meyakinkan kementerian lain karena data sekarang sangat powerful," ungkap Sri Mulyani pada Selasa (09/05/2023) lalu.
Masih menurut Sri Mulyani, Pemda memainkan data kemiskinan, bahkan juga memaparkan diperlukan usaha keras untuk memulai pendataan secara menyeluruh dan terpusat. Namun, masih ada menteri-menteri yang menginginkan data hanya berada di bawah kementerian atau lembaganya.
Kendati demikian perlu adanya kerjasama antara kementerian dan lembaga terkait untuk mengumpulkan data dari lebih banyak populasi berdasarkan konsumsi di Indonesia.
Dalam menghadapi tantangan ini, Sri Mulyani menegaskan bahwa penting untuk menyelesaikan masalah manipulasi data yang dilakukan oleh oknum pemerintah daerah.
Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan data sosial dan ekonomi masyarakat.
Demikian informasi seputar kabar mengenai Sri Mulyani ungkap Pemda mainkan data kemiskinan viral dan menjadi trending topik di berbagai media sosial.