Anggota DPR Amerika Serikat (AS) mencecar CEO TikTok Shou Zi Chew perihal keamanan dan privasi data para penggunanya. Hal ini terjadi sebagai imbas dari berbagai kontroversi dan ketakutan akan bocornya data pengguna TikTok warga AS ke Pemerintah China.
Perseteruan AS vs TikTok meledak pada pekan lalu ketika Presiden Joe Biden meluncurkan ultimatum untuk sepenuhnya memblokir TikTok di AS jika tidak melepaskan diri seutuhnya dari induk perusahaannya asal Cina, ByteDance Ltd.
Presiden Biden melarang penggunaan dan pengunduhan aplikasi TikTok pada perangkat elektronik negara sejak Desember 2022 silam. Biden juga memberi waktu 30 hari bagi para pejabat AS untuk menghapus applikasi tersebut dari ponsel mereka.
Pembatasan penggunaan TikTok juga dilakukan oleh sejumlah instansi swasta dan universitas di mana siswa tidak dapat menggunakan aplikasi tersebut jika terhubung dengan jaringan internet kampus.
Pemerintah AS mencurigai aplikasi TikTok dapat digunakan Pemerintah Cina untuk mengintai masyarakat AS dan meyebar pesan-pesan propaganda yang berpotensi mempengaruhi politik dan pemilu di AS.
Pada Januari 2023, beberapa senator dan anggota parlemen juga telah menyusun legislasi yang melarang pengunduhan TikTok di perangkat elektronik apapun di AS. Rancangan undang-undang ini diusung oleh anggota kedua partai AS, Konservatif dan Demokrat.
Paranoia pemerintah AS pada TikTok juga bukan hal baru. Presiden Donald Trump pada 2020 silam juga mengancam akan mematikan aplikasi video pendek tersebut di tanah Paman Sam jika tidak segera menjual TikTok ke perusahaan induk asal AS.
Parlemen AS pun memanggil CEO TikTok asal Singapura Shou Zi Chew pada Kamis (23/3/2023).
“Mr. Chew, anda di sini karena masyarakat Amerika membutuhkan kebenaran tentang potensi ancaman TikTok terhadap kemanan nasional dan pribadi,” Kata Ketua Komite rapat Cathy McMorris Rodgers.
Project Texas Sebagai Jalan Tengah
Dalam rapat tersebut, Chew menawarkan jalan tengah yang dinamakan ‘Project Texas’.
Project senilai $1.5 juta dolar AS tersebut merupakan upaya menjamin keamanan data pengguna AS melalui pembuatan sistem keamanan firewall dan penyimpanan data khusus di AS melalui perusahaan asal AS, Oracle Corp.
“Kami telah memberikan solusi dengan aksi kongkrit. Ini yang kami telah lakukan dalam dua tahun terakhir, membangun firewall. Melindungi data AS dari akses asing yang tidak sah. Intinya adalah data pengguna America disimpan di tanah Amerika Serikat oleh perusahaan Amerika dan diawasi oleh personel Amerika,“ kata Chew.
Chew juga menegaskan bahwa ByteDance bukan agensi atau perusahaan milik Pemerintah China. Kendati demikian, solusi tersebut tak digubris.
Jubir Parlemen AS Rapat Kevin McCarthy menyatakan akan melanjutkan tahapan pengesahan undang-undang yang akan memberikan otoritas legal kepada Presiden Biden untuk memblokir TikTok sepenuhnya.
“Sangat memprihatinkan bahwa CEO TikTok tidak bisa jujur dan mengakui apa yang sudah kita ketahui benar—China memiliki akses ke data pengguna TikTok.
Parlemen akan bergerak maju dengan undang-undang untuk melindungi orang Amerika dari tentakel teknologi Partai Komunis China,” cuitnya dalam akun @SpeakerMcCarthy pada Senin (27/3/2021).
Tuduhan AS Tak Mendasar
TikTok versus AS tak semata-mata urusan data dan privasi. Pasalnya,tak sedikit pakar teknologi yang menyatakan bahwa tuduhan AS terhadap TikTok tak berdasar dan tidak memiliki bukti kongkrit.
“Tidak ada bukti. Tidak ada (bukti) bagi klaim tersebut, atau pun klaim dari pihak dalam yang menyatakan bahwa ada akses dari pemerintah China, tetapi ada akses dari struktur perusahaan ByteDance untuk melihat data pegawai dan lainnya di AS,” kata profesor hukum Georgetown University Anupam Chander dilansir NPR (22/12/2022)
Anupam juga mengatakan bahwa TikTok bukan satu-satunya aplikasi yang menggunakan fitur tracking lokasi pengguna. Menurutnya, pengambilan data lokasi pengguna juga telah menjadi standar aplikasi-aplikasi lain yang bahkan tak memiliki afiliasi ataupun kepemilikan Cina.
Professor Hukum dan Informatika dari University of Washington Ryan Calo menyatakan legislasi dan larangan TikTok oleh pemerintah AS merupakan kebijakan geopolitik, alih-alih didasari oleh masalah kemanan dan privasi data.
Pasalnya, Ryan menilai pemerintah China telah memiliki teknologi intelegensi canggih sehingga mereka tak perlu melalui TikTok jika memang ingin melakukan propaganda dan pengumpulan data.
Ryan menyatakan apa yang dilakukan pemerintah AS dalam membesarkan tuduhan keamanan dan data privasi TikTok adalah bagian dari manuver politik yang ia sebut sebagai ‘politisasi keamanan nasional’
“Politicization of national security… Selalu mudah – dan ini terjadi di berbagai negara dunia – untuk mengatakan bahwa pemerintah asing adalah ancaman, dan ‘saya sedang menlindungi kamu dari pemerintah asing,” katanya.
“Saya pikir kita harus lebih berhati-hati tentang bagaimana isu tersebut dipolitisasi sehingga seakan jauh dari besar dari ancaman yang sebenarnya, demi mencapai suatu tujuan politik.”